Sunday, 01 Nov 2020
Temukan Kami di :
Opini

TERBONGKAR...! Terkait Tudingan VANUATU Di Sidang Umum PBB Soal "Isu Pelanggaran HAM di Papua" Ada Cendana Di Baliknya...

Indah Pratiwi Budi - 30/09/2020 07:30

ADA CENDANA DI BALIK TUDINGAN VANUATU DI SIDANG MAJELIS UMUM PBB SOAL ISUE PELANGGARAN HAM INDONESIA THDP RAKYAT PAPUA

Kasus Bank Vanuatu di Indonesia

Bank yg berbasis di Vanuatu ini berhubungan dg keluarga Cendana. Dicabut izinnya di Jakarta karena bermasalah dg bank asing.

Dragon Bank International Ltd. yg berbasis di Vanuatu membuka cabang di Jakarta pada awal Januari 1996. Bank ini membuat kejutan dg mengumumkan akan menangani dua proyek bernilai miliaran dolar dg mitra Indonesia dan Malaysia.

George Junus Aditjondro, dosen sosiologi korupsi di Universitas Newcastle, Australia, menyebut bahwa Vanuatu adalah negara kepulauan yg juga dikenal sebagai tax haven (tempat wajib pajak mengurangi atau menghindari kewajiban membayar pajak, red.) dan pusat pencucian uang di Samudra Pasifik.

"Di sinilah tempat kedudukan Dragon Bank International Ltd., lembaga keuangan milik PT. Harapan Insani, yg pada gilirannya bernaung di bawah Yayasan Harapan Kita [yang didirikan oleh Ibu Tien Soeharto]," tulis George dalam tulisannya "Mencermati Misi Muladi-Ghalib" di majalah Tempo, 30 Mei 1999.

Dalam tulisannya yg lain, "Yayasan-Yayasan Soeharto" di Tempo Interaktif, 14 Mei 2004, George menguraikan proyek ambisius Dragon Bank dan PT. Harapan Insani bernilai lebih dari US$7 miliar. Rinciannya adalah bisnis telekomunikasi senilai US$4 miliar bekerja sama dg Ghuangzhou Greatwall Electronic & Communication Co., Ltd. dari Republik Rakyat China, dan pembangunan satu gedung pusat perdagangan setinggi lebih dari 101 lantai di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, senilai US$3 miliar.

Selain di Indonesia, menurut George, kongsi Dragon Bank dan PT Harapan Insani juga menandatangani rencana kerja sama dg Mara Holding Sdn. Bhd, satu perusahaan di bawah partai pemerintah Malaysia, UMNO, untuk membangun proyek perumahan dan hotel bernilai Rp200 miliar di resor pariwisata Pulau Langkawi, Malaysia.

Richard Borsuk dalam laporannya di wsj.com, 31 Mei 1996, menyebutkan bahwa Dragon Bank, sebuah bank tidak terkenal yg berbasis di Vanuatu, mengumumkan bahwa pihaknya menandatangani perjanjian dg dua perusahaan di Kuala Lumpur mengenai rencana untuk membangun sekitar 68 vila eksklusif di Pulau Langkawi, pulau lepas pantai barat laut Semenanjung Malaysia. Nilai proyek ini sebesar US$80 juta hingga US$85 juta.

Namun, rencana itu gagal karena Dragon Bank tersandung masalah. Standard Chartered Bank cabang Jakarta membekukan rekening salah satu perwakilannya karena dicurigai setorannya sebesar US$1,1 juta terkait dg penipuan kredit sebesar US$42 juta di Hongkong and Shanghai Bank cabang Jakarta.

Baca Juga : Silvany Austin Pasaribu Diplomat Muda Indonesia "SENTIL" Perdana Menteri Republik Vanuatu Di Sidang PBB Terkait "Isu Pelanggaran HAM di Papua"

Sementara itu, George menyebut kasusnya adalah Dragon Bank tak mampu membayar utangnya kepada Standard Chartered Bank, padahal berlagak mau membangun berbagai megaproyek berharga jutaan bahkan miliaran dolar di Jakarta dan Langkawi, Malaysia.

Setelah diprotes Standard Chartered Bank dan Hongkong and Shanghai Bank, dua orang Taiwan (Yee Mei Mei dan Wang Zhi Ying) pengelola Dragon Bank diusir dari Jakarta.

"Protes oleh bank asing membuat pemerintah Indonesia menutup kantor perwakilannya pada Juni 1996," tulis George dalam Korupsi Kepresidenan.

Menteri Investasi/Ketua BKPM mencabut izin operasi Dragon Bank di Jakarta melalui surat No. 577/A.1/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Setelah itu, menurut George, bos PT. Harapan Insani, Ibnu Widojo, diumumkan akan diperiksa oleh Mabes Polri.

Siapakah Ibnu Widojo?

Harian Neraca (18 Juli 1996) menyebut Ibnu Widojo adalah adik dari seorang pejabat tinggi pemerintahan Indonesia. Harian Sydney Morning Herald pada hari yg sama secara eksplisit mengatakan bahwa Ibnu Widojo adalah seorang ipar Presiden Soeharto.

Majalah bisnis Warta Ekonomi (1 Juli 1996) lebih jelas lagi bahwa Ibnu Widojo adalah adik kandung Ibu Tien Soeharto.

"Setelah Ibnu Widojo, adik Nyonya Tien Soeharto (alm.) yg jadi direksi PT. Harapan Insani, mulai diperiksa aparat kepolisian di Jakarta, mendadak kasus itu dipetieskan," tulis George. "Ibnu Widojo jelas² tidak pernah diajukan ke depan meja hijau (pengadilan, red.)."

George menyebut bahwa setelah itu mendadak berita² tentang Dragon Bank lenyap, sama misteriusnya dg kedatangannya. Uang yg konon disalurkan oleh bank itu, lewat Vanuatu, juga lenyap tak berbekas.

Pertanyaannya, apakah betul Dragon Bank dan partnernya, PT. Harapan Insani, terlibat dalam pencucian uang, dan kalau betul, milik siapa uang yg mau dicuci itu, belum terjawab. [https://is.gd/5YdKNq ]

Seperti kita ketahui, beberapa hari yl, Diplomat Muda RI Skakmat PM Vanuatu Soal Isu Papua di Sidang PBB.

Diplomat muda RI Silvany Austin Pasaribu menggunakan hak jawab dalam Sidang Majelis Umum PBB, untuk membantah tudingan yg dilayangkan PM Vanuatu, Bob Loughman soal isu Papua.

Sudah jd rahasia umum, isue pelanggaran HAM sll digulirkan di sidang PBB didasari ats kepentingan asing & Cendana thdp SDA yg ada di Papua.

Dalam pidato virtualnya, Loughman menyinggung soal isu dugaan pelanggaran HAM yg ia sebut dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua.

Silvany pun secara keras menegaskan Vanuatu bukanlah repesentasi dari masyarakat Papua. "Kalian jangan berkhayal menjadi orang Papua," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang melawan usaha separatisme yg menggunakan HAM sebagai kedok. Apalagi, Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1945.




Berita Lainnya

Nur Sugik

31/10/2020 10:20 - Indah Pratiwi Budi

Makin Dihina Makin Meroket Karirnya

31/10/2020 09:21 - Indah Pratiwi Budi

Para Pencipta Surga Gadungan

30/10/2020 15:55 - Indah Pratiwi Budi

JANGAN ULAMAKAN PARA KRIMINAL BERBAJU AGAMA

30/10/2020 09:04 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA