Friday, 30 Oct 2020
Temukan Kami di :
News

3 Hari Berlangsung, Bawaslu Jabar Temukan 2 Pelanggaran Kampanye

Anas Baidowi - 29/09/2020 12:20 Pelanggaran Kampanye

Beritacenter.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) telah menemukan adanya pelanggaran kampanye dari pasangan calon Pilkada Serentak 2020 Jawa Barat di dua daerah, yakni di Indramayu dan Pangandaran.

Seperti yang diketahui, Kampanye terbuka Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan mulai 26 September hingga 5 September 2020.

"Sejauh ini sudah ada informasi. Yang pertama di Pangandaran dan yang kedua di Indramayu. Itu untuk metode kampanyenya yang termasuk kategori dilarang," kata Koordinator Divisi Pemilu Bawaslu, Zaki Hilmi, Selasa (29/9/220).

Zaki menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon Pilkada di Indramayu itu melanggar Pasal 88C PKPU nomor 13 tahun 2020. Pasalnya, paslon menggelar kegiatan festival mancing dan burung kicau.

"Ini ada di Indramayu, ada pelanggarannya berupa festival mancing sama kicau mania oleh calon yang kemudian sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu. Jadi berupa perlombaan, itu kan termasuk di Pasal 88C, dilarang. Contohnya pelanggaran berupa perlombaan, festival budaya, kemudian HUT partai, ada juga beberapa kategori yang dilarang," kata dia.

Sedangkan di Pangandaran, kasusnya hampir serupa. Hanya saja , Pertemuan yang dilakukan secara terbatas, Namun kuota pesertanya yang berlebihan.

"Ini menyangkut metode ya, metode kalau yang di Pangandaran ini pertemuan terbatas tapi melebihi, maka sesuai dengan surat edaran Bawaslu nomor 0577 dan PKPU No 13, Bawaslu kemudian langsung memberi peringatan, pencegahan, kemudian juga proses penghentian kegiatan di tempat pelanggaran," tuturnya.

Zaki mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada para pelanggar berupa sanksi administratif. Selain itu, pihaknya juga secara persuasif akan memberikan teguran kepada para pelanggar.

"Sanksinya masih administratif, kita secara persuasif dulu secara lisan pencegahannya, kalau tidak didengar, maka kita keluarkan surat peringatan tertulis. Dalam waktu satu jam, tidak diindahkan juga, maka kita akan lakukan proses penghentian kegiatan, nah kita tidak sendiri, kalau terkait pelanggaran protokol sisi jumlah peserta, kita tidak sendiri karena punya pokja COVID-19, yang di dalamnya terdiri Bawaslu, KPU, kemudian Kepolisian, Kejaksaan dan satgas COVID-19 sendiri," pungkas Zaki.




Berita Lainnya

KKP Kukuhkan 950 Penyuluh Perikanan Swadaya

29/10/2020 23:48 - Anas Baidowi

BMKG Prediksi Cuaca di Jakarta

29/10/2020 07:00 - Dewi Sari
Kemukakan Pendapat


BOLA