Thursday, 22 Oct 2020
Temukan Kami di :
News

PPP soal 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan : Jokowi Tak Ingkar Janji soal HAM, Tak Ada yang Kebal Hukum!

Ya tidak (berarti Jokowi ingkari janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan. Untuk pengusutannya kan sudah ada mekanisme. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum

Aisyah Isyana - 27/09/2020 21:21

Beritacenter.COM - PPP angkat bicara soal Amnesty Internasional Indonesia yang menyoroti janji penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Presiden Jokowi, pasca diangkatnya 2 eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dalam hal ini, PPP menilai jika penunjukan itu tak berati jika Jokowi ingkar janji.

"Ya tidak (berarti Jokowi ingkari janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan," kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Baca juga : KontraS Bakal Surati Jokowi, Kritisi Pengangkatan 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan

Dia memastikan Presiden Jokowi akan menepati janjinya terkait penuntasan pelanggaran HAM. Terlebih, pria yang karib disapa Awiek ini menyebut pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia memiliki mekanismenya sendiri. Untul itu, dia memastikan tak ada warga negara yang kebal hukum.

"Untuk pengusutannya kan sudah ada mekanisme. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum," ujarnya.

Menurutnya, penunjukan anggota TNI di Kemhan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Awiek juga menyakini juga penunjukan Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan, telalah melalui berbagai pertimbangan.

"Penugasan anggota TNI aktif di Kemenhan saya kira sudah sesuai tupoksinya, asalkan tidak melanggar hukum. Juga harus dimaknai sebagai tugas negara. Dan itu bagian dari rotasi dan regenerasi . Yang terpenting tidak melanggar ketentuan UU. Soal ada pengusutan terhadap kasus-kasus masa lalu, kan orangnya masih ada tinggal diproses aja sesuai ketentuan hukum," tutur Awiek.

Sekedar diketahui, pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar menjadi pejabat di Kemhan mendapat kritikan dari Amnesty Internasional Indonesia. Mereka menyoroti janji Jokowu dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Eks Tim Mawar itu, yakni Brigjen Dadang diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sedangkan Brigjen TNI Yulius ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

"Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, JUmat (25/9).




Berita Lainnya

Hina NU, Gus Nur Dilaporkan ke Bareskrim Polri

21/10/2020 19:38 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA