Wednesday, 28 Oct 2020
Temukan Kami di :
Opini

Power Tends to Corrupt and Absolute Power Corrupts Absolutely

Perluasan kewenangan Jaksa dalam hal penyidikan pada RUU Kejaksaan tersebut, patut dikhawatirkan malah makin menjadikan carut marut penegakan hukum.

Sari Intan Putri - 27/09/2020 21:05

Beritacenter.COM - RUU Kejaksaan nampak seperti ideal, akan tetapi justru berpotensi memicu konflik antar lembaga penegak hukum.

Perluasan kewenangan Jaksa dalam hal penyidikan pada RUU Kejaksaan tersebut, patut dikhawatirkan malah makin menjadikan carut marut penegakan hukum.

Hal ini malah akan membuat “tersiksanya” para pencari keadilan.

Potensi “persaingan” dalam rangkaian tindakan penyidikan bukan akan menjadikan pencari keadilan menemukan harapannya. Justru akan menjadi korban.

Yang ideal harusnya terjadi pemisahan kewenangan, urusan penuntutan oleh Jaksa dan urusan penyidikan oleh Polri. Dan hal ini pun haruslah tercantum dengan tegas dan jelas pada Revisi KUHAP, maka RUU Kejaksaan seharusnya juga menunggu revisi KUHAP. Dan begitu pula Revisi UU Polri yg harus menunggu Revisi KUHAP.

Perluasan kewenangan dalam RUU Kejaksaan hanya akan mempersulit kontrol antar Criminal Justice System (CJS) dan mengarah kepada “kemutlakan” kewenangan Jaksa dalam penegakan hukum.

“Kemutlakan” atau absolut kewenangan Jaksa tersebut malah membuat bahaya, karena jika mengutip Sir John Dalberg-Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”

Khusus untuk kewenangan penyadapan, karena penghilangan kewenangan penyidikan pada Jaksa sebagai upaya mencegah absolute power corrupts absolutely, maka kewenangan penyadapan tidak patut diberikan kepada Kejaksaan.

Sedangkan untuk mediasi penal, sebaiknya RUU Kejaksaan juga menghormati UU yang berkaitan dengan Peradilan dan Hakim, selain menunggu RUU KUHP dan RUU KUHAP disahkan.

Untuk itu pula, sebaiknya perihal Mediasi Penal, perlu pemerintah untuk membentuk UU tentang Mediasi sebagai Umbrella Rule dan perwujudan dari Pancasila khususnya sila ke 4.

Khusus untuk Restorative Justice, sepatutnya RUU Kejaksaan merujuk kepada UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes.

Dalam membentuk RUU Kejaksaan ataupun RUU lainnya, sudah sepatutnya pemangku kepentingan lainnya yang akan terdampak dari pelaksanaan RUU tersebut jika sudah diundangkan dilibatkan secara aktif.

Andrea H Poeloengan
Restorative Justice Facilitator dan Certified Mediator
Praktisi Hukum dan Anggota Mahupiki
Mantan Komisioner Kompolnas 2016-2020




Berita Lainnya

Jangan Panggil Mereka Ulama

27/10/2020 12:00 - Indah Pratiwi Budi

Ada yang Tidak Senang Jokowi Bangun Papua

27/10/2020 11:00 - Indah Pratiwi Budi

INI CERITA KENAPA KITA HARUS TETAP DUKUNG JOKOWI

26/10/2020 15:45 - Indah Pratiwi Budi

PRESIDEN JOKOWI CEKATAN DALAM BEKERJA

26/10/2020 11:11 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA