Thursday, 22 Oct 2020
Temukan Kami di :
News

KontraS Bakal Surati Jokowi, Kritisi Pengangkatan 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan

Aisyah Isyana - 27/09/2020 19:36

Beritacenter.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat dua eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat Kementerian Pertahanan (Kemhan), mendapat kritikan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka akan mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi yang akan diunggah di situs resmi KontraS.

"Kami juga akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi ini yang akan kami kirimkan besok. Namun, tidak secara langsung karena adanya protokol kesehatan juga. Namun kita akan mengirimkan surat tersebut dan surat tersebut juga akan kami upload di website KontraS. Jadi dapat dilihat di situ juga dan surat itu akan kami kirimkan besok pagi," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam Webinar KontraS, Minggu (27/9/2020).

Baca juga : PPP soal 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan : Jokowi Tak Ingkar Janji soal HAM, Tak Ada yang Kebal Hukum!

Pengangkatan dua anggota eks tim mawar, yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, dilingkungan Kemhan sebagaimana Keputusan Presiden Nomor (Keppres) 166 Tahun 2020, mendapat keceman keras dari KontraS. Fatia menilai, pengangkatan dua pejabat ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Dan kami melihat dengan perekrutan Tim Mawar ini ke dalam lingkungan pemerintahan justru akan menambah permasalahan baru dan pada akhirnya lebih menjauhkan lagi hak korban terhadap penyelesaian dan juga pencarian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu khususnya terkait penghilangan paksa," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Kontras Bidang Advokasi Arif Nur Fikri turut mempertanyakan keputusan Jokowi dalam memilih pejabat Kemhan itu. Pasalnya, Dadang dan Yulius beserta 11 eks anggota Tim Mawar dijatuhi hukuman, sebagaiamana putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, yang ditampilkan di situs KontraS.

"Apakah Presiden pada saat membuat keppres itu juga memperhatikan proses administratif, dalam artian Apakah Presiden juga melihat track record dari 2 orang ini. Misalnya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum dua orang ini, 2 orang Dadang dan Yulianus sebagai yang dianggap sebagai terlibat dalam proses penculikan aktivis 98-99 ini juga harus apakah Presiden melihat hal itu," kata Arif.

Baca juga : Jokowi : Keselamatan Rakyat Prioritas yang Paling Utama dan Menkes Terawan Ingatkan Pentingnya Pakai Masker di Masa Pandemi Covid-19

Sekedar diketahui, rotasi di lingkungan Kemhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Presiden Jokowi meneken Keppres itu pada 23 September 2020.

Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut pergantian pejabat itu guna penyegaran organisasi. "Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan Tour of Duty," kata Dahnil saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).




Berita Lainnya

Hina NU, Gus Nur Dilaporkan ke Bareskrim Polri

21/10/2020 19:38 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA