Thursday, 22 Oct 2020
Temukan Kami di :
Politik

Kemendagri soal Usul Fadli Sumbar Jadi Minangkabau: Prosesnya Panjang dan Ada Konsekuensinya

Lukman Salasi - 25/09/2020 14:55

BeritaCenter.COM – Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal mengatakan, pergantian sebuah nama provinsi membutuhkan proses yang panjang dan ada konsekuensinya.

Hal ini menanggapi Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon yang mengusulkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau.

"Penamaan sebuah daerah harus memenuhi kaidah kaidah toponimi. Setiap penggantian nama selalu ada konsekuensinya," kata Safrizal, Kamis (24/9/2020).

Konsekuensi perubahan juga akan berimbas pada urusan administrasi. Selain itu, kata Safrizal, pergantian juga harus diajukan ke Kelompok Pakar PBB tentang Nama-Nama Geografis (UNGEGN).

"Ganti nama, berapa banyak dokumen yang harus ganti, berapa juta KTP ganti, berapa banyak papan nama ganti, kop surat, daftar ulang juga ke PBB, UNGEGN. Ini baru satu aspek. Proses panjang dan ada konsekuensi biaya," jelasnya.

Safrizal menyampaikan usulan pemberian nama sebuah daerah sudah ada dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri). Safrizal menyebut usulan ganti nama tersebut harus memperhatikan beberapa faktor kaidah yang tertera dalam permendagri tersebut.

"Kami telah mengeluarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota," ujarnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengusulkan gagasan pergantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau karena dianggap relevan dengan kondisi saat ini. Apalagi, kata dia, secara demografi yang hidup di Sumbar beradal dari etnis Minangkabau.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA