Monday, 28 Sep 2020
Temukan Kami di :
News

Usai Temukan Bukti Baru, MAKI Desak KPK Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

Anas Baidowi - 16/09/2020 16:58 Koordinator MAKI: Boyamin Saiman

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengambil alih kasus Djoko Tjandra.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku bahwa pihaknya telah mengantongi bukti percakapan antara Anita Dewi Kolopaking (ADK) dan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) yang menyebutkan istilah "bapakku-bapakmu".

"Di sini (Kejaksaan Agung) sudah akan sulit karena sudah P21, padahal 'bapakku-bapakmu' itu keluar dari mulutnya PSM atau mulutnya ADK. Makanya nanti saya ke sana (KPK) itu dalam rangka minta itu disupervisi, didalami, tidak tahu tindak lanjutnya, itu permintaan saya kan diambil alih. Jadi dari konsep itu diambil alih, maka kemudian supaya proses ini terang benderang dan semua yang diduga terlibat paling tidak dimintai keteranganlah minimal sebagai saksi," kata Bonyamin di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Menurut Bonyamin, jika KPK tak mengambil alih kasus itu, maka khawatirnya akan timbul oknum yang dilindungi yang menurutnya hal tersebut sesuai dengan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) UU KPK terkait pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Ini kan justru nampak bahasa saya ini ada upaya yang mau dilindungi dan kalau dilindungi itu kan menutupi ada peran orang lain dan itu berdasarkan unsur Pasal 10A Undang-undang KPK baru itu adalah bagian termasuk dari yang bisa diambil alih. Saya masih berjuang keras untuk diambil alih," tuturnya.

Selain itu, MAKI menyebut tersangka lain yang masuk dalam pusaran kasus Djoko Tjandra seperti Andi Irfan Jaya juga perlu diambil alih oleh KPK. pasalnya, dirinya menduga bahwa dalam melakukan aksinya, tersangka tentu tidak bermain sendiri.

"Karena Andi Irfan ada berkembang dia katanya tidak bermain sendiri karena politisi. Karena itu, saya ke sini sekaligus datang ke sini cari bahan untuk datang ke KPK," kata Boyamin.

Bonyamin menegaskan bahwa dirinya akan terus mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini.

"Saya tetap mengawal, sehingga di sini ada diduga yang pihak lain yang diduga mengetahui tapi tidak dimintai keterangan, maka ini saya kawal untuk diambil oleh KPK," ucapnya.

Sebelumnya, MAKI diketahui akan menyampaikan laporan bukti tersebut ke KPK hari ini. Laporan tersebut direspon oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang mengatakan pihaknya akan menindaklanjutinya.

Jika memang ditemukan kesesuaian bukti yang belum ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) ataupun Bareskrim Polri, KPK menyatakan akan turun tangan mengambil alih kasus tersebut.

"Jadi kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," kata Nawawi, Rabu (16/9).

"Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun perkara PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindaklanjuti, maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi," imbuh Nawawi.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA