Saturday, 26 Sep 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Perintah Khusus Jokowi ke Luhut: Tekan Kasus COVID-19 di 9 Provinsi

Lukman Salasi - 15/09/2020 15:39

BeritaCenter.COM - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat perintah secara khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi memerintahkan untuk menekan penyebaran COVID-19 di 9 provinsi.

9 provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Provinsi-provinsi ini dianggap memiliki kontribusi besar ke perekonomian nasional.

Luhut mengatakan diberikan waktu selama dua minggu untuk menekan kasus Corona. Sasarannya berupa penurunan penambahan kasus, peningkatan angka kesembuhan, dan penurunan kasus kematian.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate," tegas Luhut dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).

Luhut sendiri juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia diminta berkordinasi dengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menekan Kasus COVID-19.

Luhut menjelaskan, 9 provinsi yang harus ditekan kasus Coronanya selama ini berkontribusi terhadap 75% dari total kasus nasional, dan kini 68% dari total kasus yang masih aktif.

Luhut menyebutkan bahwa untuk menekan kasus COVID-19 di 9 provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi. Salah satunya adalah operasi yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.

"Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate, dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik kluster-kluster COVID-19 di setiap provinsi," jelas Luhut.

Luhut juga menekankan pentingnya operasi penegakan protokol kesehatan. Menurutnya, tanpa ada tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan, PSBB berulang-ulang pun tidak akan berpengaruh.

"Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik," tegas Luhut.

Luhut juga langsung mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di 9 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.




Berita Lainnya

4 Alasan Penyebab PSBB Total Diperpanjang

25/09/2020 09:39 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA