Tuesday, 24 Nov 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Kinerja KKP Era Menteri Edhy Prabowo Diapresiasi DPR

Lukman Salasi - 28/08/2020 15:19 Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bersama Sekjen KKP, Antam Novambar saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8) kemarin.

FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM – Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Menteri Edhy Prabowo mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI.

Hal ini disampaikan Komisi IV DPR saat melakukan rapat kerja dengan KKP di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8) kemarin. DPR juga mengapresiasi KKP yang berhasil dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di hadapan anggota Komisi IV DPR, Menteri Edhy Prabowo menjelaskan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2019.

Penjelasan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) berupa PNBP senilai Rp792,4 miliar atau 96,26% dari estimasi pendapatan sebesar Rp823,3 miliar dan realisasi belanja negara bersih senilai Rp5,05 triliun atau 91,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp5,51 triliun. Kemudian laporan operasional, neraca serta laporan perubahan ekuitas sebesar Rp26,02 triliun.

"KKP akan terus memperbaiki kualitas Laporan Keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Melihat kinerja KKP bagus, Komisi IV DPR RI kemudian menyepakati kenaikan pagu anggaran KKP tahun 2021 menjadi Rp6,65 triliun. Kenaikan ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Kementerian Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020.

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, khususnya di perikanan budidaya. Selain itu, parlemen menyetujui adanya usulan tambahan pagu anggaran KKP sebesar Rp3,28 triliun di tahun 2021.

Menteri Edhy memaparkan, dana tambahan tersebut diperuntukkan bagi program sentra industri kelautan dan perikanan terpadu Natuna Utara mendukung pengelolaan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan di WPPNRI 711, kemudian sentra industri kelutan dan perikanan terpadu Maluku guna mendukung program lumbung ikan nasional dan pengelolaan perikanan berbasis WPP di WPPNRI 715. Selanjutnya pembangunan sentra kuliner, pembangunan pusat broodstock induk dan pembenihan budidaya air tawar dan rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove dan terumbu karang serta sejumlah program lainnya.

"Kemudian perluasan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), pembangunan Sistem Rantai Dingin (SRD) dalam rangka mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)," urainya.

Tak hanya membahas tentang anggaran, pada rapat kerja kali ini, Menteri Edhy menegaskan komitmennya untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk perikanan di tahun 2021. Terlebih kinerja sektor perikanan di semester 1 tahun 2020 menunjukkan grafik yang menggembirakan, seperti kenaikan nilai ekspor 6,9% atau sejumlah USD2,4 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2019. Sedangkan nilai impor semester I Tahun 2020 sebesar USD 0,2 miliar atau turun 5,9% dibanding periode yang sama di tahun 2019.

"Neraca semester I tahun 2020 surplus USD 2,2 miliar atau naik 8,3% dibanding semester I tahun 2019," terang Menteri Edhy.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA