Friday, 04 Dec 2020
Temukan Kami di :
Opini

Bravo NU, Bravo Banser, Bravo GP Ansor

Indah Pratiwi Budi - 25/08/2020 13:16 Oleh : Zaprulkhan

Belum lama ini, Banser melakukan klarifikasi dengan tegas terhadap yayasan pendidikan Al-Hamidy Al-islamiyah yang dikelola oleh eks-HTI di Pasuruan, Jawa Timur. Yayasan pendidikan ini telah menyelenggarakan pendidikan setingkat madrasah dan tsanawiyah untuk menyebarkan ajaran-ajaran HTI kepada masyarakat luas.

Kita tahu HTI telah dibubarkan oleh pemerintah secara formal sekitar tiga tahun lalu. Dengan pembubaran secara formal tersebut, harusnya semua kegiatan mereka yang mempropagandakan khilafah, menggugat NKRI, Pancasila dan UUD 1945 di lapangan harusnya dilarang juga oleh pemerintah dengan tegas.

Sebab percuma, jika pemerintah telah membubarkan HTI secara resmi, tapi semua kegiatan mereka menyebarkan khilafah masih dibiarkan bebas merajalela. Pemerintah mesti tegas memproses hukum kepada para petinggi eks-HTI dan anggotanya yang masih berani mengusung khilafah kepada masyarakat luas.

Yang sangat memprihatinkan juga, kabarnya yayasan pendidikan milik eks-HTI ini mempunyai izin penyelenggaraan secara resmi dari pihak Kemenag. Pemerintah sudah membubarkan HTI secara formal, tapi anehnya yayasan pendidikan eks-HTI justru diberi izin juga secara formal. Dengan alasan ini, sangat wajar bila Banser merasa kecewa dan mengambil langkah klarifikasi tegas secara mandiri untuk melindungi masayarakat Pasuruan dari indoktrinasi rongrongan khilafah.

Kita juga tahu, HTI telah masuk ke semua lini institusi, baik formal maupun non-formal, baik negeri maupun swasta. Pemerintah sebenarnya jelas telah mengetahui dan lebih tahu tentang semua fakta ini daripada kita masyarakat awam. Tapi mengapa mereka masih diam saja? Mengapa pemerintah bersikap pasif dan seolah-olah tidak tahu? Karena itulah, sangat wajar bila Banser sangat geram melihat aktivitas eks-HTI yang masih bebas menjajakan jualan-produk khilafah mereka. Saya melihat hal itu justru sebagai wujud kepedulian, cinta, tanggungjawab, dan perlindungan Banser terhadap keutuhan NKRI.

Oleh sebab itu, kuncinya ada di tangan pemerintah agar jangan bersikap ambigu terhadap eks-HTI. Ketika HTI sudah dibubarkan secara resmi, pemerintah juga harus bertindak tegas melarang aktivitas eks-HTI yang menyebar doktrin khilafah dan memproses hukum bagi siapa saja eks-HTI yang masih berani melanggar larangan formal tersebut. Tidak ada pilihan lain. Hak konstitusional untuk menindak tegas eks-HTI ada di tangan pemerintah. Jangan sampai terlambat.

Sebab kalau pemerintah tetap membiarkan eks-HTI secara bebas mempropagandakan khilafah yang menggerogoti kesatuan bangsa dan negara, serta merongrong Pancasila dan NKRI, jangan salahkan jika satu waktu tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik besar antara Banser (GP Ansor) dengan HTI.

NB: Saya tidak bisa membayangkan jika Indonesia tidak ada NU, GP Ansor dan Banser. Hari ini, mereka-lah satu-satunya ormas yang bersikap tegas terhadap para pengrongrong NKRI.

Bravo NU!
Bravo Banser!
Bravo GP Ansor!

#HubbulWathonMinalIman

Sumber : Status Facebook Zaprulkhan




Berita Lainnya

Mentertawakan Perdebatan Di Medsos

04/12/2020 12:32 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA