Thursday, 29 Oct 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Mahfud MD Terkait Kasus Djoko Tjandra: 'Tamparan Keras Bagi Penegak Hukum

Anas Baidowi - 11/08/2020 08:58

Beritacenter.COM - Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, kasus buronan korupsi pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra adalah tamparan keras bagi penegak hukum Indonesia. Apalagi katanya, kasus tersebut menjadi perhatian besar masyarakat.

"Kasus itu jadi tamparan keras bagi para penegak hukum karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum," kata Mahfud, Senin (10/8).

Mahfud menyampaikan hal itu saat dia melantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kemenko Polhukam.

Pelarian Djoko Tjandra menurut Mahfud sudah selesai karena yang bersangkutan telah dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Tugas pemerintah selanjutnya adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh dia sendiri, oknum jaksa, oknum kepolisian serta institusi lainnya.

Tuags Kemenko Polhukam, lanjutnya, adalah mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut.

"Supaya diingat bahwa posisi Kemenko Polhukam adalah koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian. Kemenko Polhukam bukan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan pengadilan, ditambah satu lagi yaitu pengacara menurut undang-undang," jelas Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah, khususnya kementerian yang dipimpinnya akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

Kepada para pejabat baru khususnya Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam agar dapat mengambil peran dalam mensinergikan instisusi penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK.

“Penangkapan Djoko Tjandra merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan integritas dan meningkatkan citra positif penegakan hukum. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap evaluasi kinerja penegak hukum," pungkas Mahfud.




Berita Lainnya

PBB Juga Kecam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad

29/10/2020 12:38 - Lukman Salasi

Sejarah : Orang Yang Mengusulkan Nama Gelora Bung Karno

29/10/2020 09:50 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA