Wednesday, 30 Sep 2020
Temukan Kami di :
News

Pemerintah Minta TNI Ikut Terlibat Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia

Anas Baidowi - 08/08/2020 18:36

Beritacenter.COM - Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aturan kewenangan TNI dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia saat ini tengah dirampungkan oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan latar belakang dibuatnya perpres tersebut lantaran banyak zona yang tidak mampu ditembus oleh kepolisian, sehingga membutuhkan peran dari TNI.

"Rancangan Perpres dalam pelibatan TNI dalam aksi Terorisme itu sudah dibahas, sudah mendengarkan semua. Kita sudah mendengarkan semua stakeholders dan kita sudah mengambil kesimpulan," kata Mahfud, Sabtu (8/8).

Kesimpulan dari pembahasan rancangan perpres tersebut diantaranya. Pemberantasan terorisme merupakan perang terhadap tindak pidana. Oleh karenanya membutuhkan pihak kepolisisan sebagai penegak hukum tersebut.

Selain itu, tindak pidana terisme merupakan masalah serius, maka Indonesia mempunyai lembaga lain yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)yang didalamnya diisi oleh pejabat dari kepolisian, TNI dan sipil.

"Dalam UU 5/2018 TNI dilibatkan untuk menangani aksi Terorisme. Pelibatan aksi Terorisme diatur dengan peraturan presiden dan dikonsultasikan dengan DPR. Itu perintah uu 5/2018," ungkapnya.

Kesimpulan terakhir yakni, kepolisian memiliki batasan yurisdiksi sehingga membutuhkan bantuan dari TNI. Misalnya, korps bhayangkara tidak bisa menembus zona ekonimi ekslusif (ZEE), pesawat atau kapal berbendera asing, kantor kedutaan hingga mengatasi aksi teror terhadap pejabat VVIP.

Sebelum rumusan tersebut akan dibahas bersama DPR, pemerintah telah memaparkan itu semua terhadap para pihak. Beberapa diantaranya menerima dan sisanya tetap menolak, namun pihak yang menolak tersebut tidak mampu memberikan argumen pembanding.

"Semua pihak kita dengar. Kalau ada kesepakatan bulat pasti ada juga yang tidak setuju. Tapi rumusan perpres ini akan diputuskan dengan kesepaktan dan kompromi. Di seluruh dunia sejak dulu dan sampai kapan pun berlaku demikian," tegas Mahfud.

 




Berita Lainnya

Ridwan Kamil : Keluarga Saya Korban Kekejaman PKI

30/09/2020 13:53 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA