Monday, 28 Sep 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Hancur Lebur Industri Perikanan Akibat Kebijakan Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri KP

Lukman Salasi - 04/08/2020 16:18

BeritaCenter.COM – Kebijakan Susi Pudjiastuti saat jabat Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) bikin industri perikanan nasional hancur lebur. Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Forum Marikultur Nasional, Muhibbuddin Koto alias Budhy Fantigo.

Menurut Budhy Fantigo, industri perikanan hancur lebur akibat kebijakan Susi adalah fakta.

"Volume ekspor perikanan dalam lima tahun ini menurun. Ada bisa cek datanya. 2014 sekitar 1,2 juta ton. Sejak 2015 sampai dengan sekarang dibawah 1 juta ton," kata Budhy Fantigo dalam keterangannya tahun lalu seperti kembali dikutip Tim BC, Selasa (4/08/2020).

Saat ini, lanjut Budhy, Unit Pengolahan Ikan atau UPI utilitasnya rata rata di bawah 40%, sebelumnya di atas 50%. Termasuk produksi pakan ikan nasional juga turun di bawah 70% dari kapsitas, sebelumnya mendekati 90%.

“Jumlah unit kapal tangkap yang beroperasi juga jauh menurun. Budidaya kerapu, kepiting sudah lenyap di era Susi. Bisa dilihat di Muara Baru sebagai pelabuhan perikanan terbesar, berapa banyak kapal yang parkir dan UPI di Muara Baru juga banyak yang tutup, Harga ikan terutama ikan tangkapan semuanya naik (harga). Ini indikator memang supply yang turun,” tegasnya.

“Hampir semua pelaku usaha mengeluh, kinerja usahanya turun semua. Apa itu industri pencurian? Pencuri ikan Asing sudah berkurang tapi sampai sekarang tetap ada. Namun, kinerja nelayan, pembudidaya dan industri semuanya anjlok, bahkan banyak yang sudah tutup usaha,” tandasnya.

Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja juga membenarkan hal tersebut. Akibat kebijakan Susi, ia mengatakan justru yang bangkrut dan sekarat ada ribuan UMKM Perikanan.

"Susi lupa kali ya yang pada kaput atau sekarat, atau bangkrut ada ribuan UMKM perikanan yang semuanya legal. Tidak terlibat dalam kegiatan illegal, apalagi ilegal fishing,” ujarnya.

"Pembudidaya ikan kerapu, bangkrut akibat Permen KP No 32/2016. Pembudi daya berbagai jenis ikan, antara lain pembudidaya ikan nila di Danau Toba, yang dikorbankan untuk tutup usahanya, padahal sumber pencemaran berasal dari industri pariwisata, hotel, restaurant dan lain-lain. Pengumpul benih lobster, bangkrut dan jatuh miskin akibat Permen KP No 56/2016," tegasnya.

Menurut Wajan Sudja, kebijakan Susi yang banyak berdampak negatif ini sengaja ditutupi dengan banyak melakukan pencitraan dengan propaganda penenggalaman kapal.

"Semua ini ditutupi dengan propaganda penenggelaman kapal. Orang awam non-perikanan tidak paham, bahwa kota-kota seperti Bitung, Tual, Sorong dan lain-lain pusat industri pengolahan perikanan sekarang menjadi kota mati. Tadinya kota-kota pusat industri perikanan tersebut adalah wilayah pengekspor produk-produk perikanan Indonesia,” pungkasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA