Wednesday, 05 Aug 2020
Temukan Kami di :
News

Catat! Senin Besok Ganjil Genap di DKI Jakarta Diberlakukan

Anas Baidowi - 01/08/2020 19:12

Beritacenter.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyampaikan bahwa penerapan program lalu lintas ganjil genap (gage) di wilayah hukum DKI Jakarta akan mulai diberlakukan pada Senin (3/8) mendatang.

Kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan sebagai upaya untuk mengendalikan mobilitas masyakarat di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi guna memutus rantai penularan Covid-19.

Dan rencana pemprov DKI Jakarta ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Syafrin Liputo saat dihubungi wartawan.

"Mulai hari Senin 3 Agustus, kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem gage itu akan dioperasionalkan," kata Syafrin Liputo, Sabtu (1/8/2020).

Dengan demikian, sesuai Pergub 88 Tahun 2019, kebijakan pembatasan lalu lintas akan diaktivasi kembali di 25 ruas jalan dengan dua periode waktu, yaitu pagi pukul 06.00-10.00 WIB pagi dan 16.00-21.00 WIB pada sore.

Syafrin menjelaskan salah satu alasan diterapkannya kembali ganjil genap tersebut yaitu karena volume mobilitas masyakarat selama masa PSBB transisi sangat tinggi. Bahkan, kata dia, volumenya sudah di atas normal.

"Dari hasil analisa kami, volume lalu lintas di beberapa titik ternyata sudah di atas normal. Artinya pengaturan waktu, termasuk WFH (bekerja dari rumah) selama PSBB transisi ini tidak berjalan efektif," tuturnya.

Di sisi lain, penerapan surat izin keluar masuk (SIKM) di Jakarta sudah tidak diberlakukan. Penerapan gage disebut menjadi salah satu instrumen yang tujuannya hampir sama seperti SIKM yaitu melakukan pembatasan mobilitas masyarakat berkendara di Jakarta.

Syafrin menyebut saat ini usaha perkantoran telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Penyebabnya, banyak kantor yang tak patuhi aturan protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak melakukan pembatasan karyawannya.

Dia mengklaim gage dapat mendukung berjalannya aturan tentang penerapan jam kerja dan pembatasan 50% maksimal jumlah pekerja di perkantoran.

"Harapannya dengan pola ini volume lalu lintas turun dan paling utama adalah tidak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau tempat keramaian karena adanya pergerakan orang yang enggak penting," ujar dia.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA