Monday, 10 Aug 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Susi Pudjiastuti Penyebab Hancurnya Budi Daya Lobster Indonesia

Lukman Salasi Apriani - 24/07/2020 15:05

BeritaCenter.COM – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2016 era Susi Pudjiastuti dinilai menjadi penyebab hancurnya budi daya lobster dalam negeri.

Aturan yang dikeluarkan Susi ini melarang semua orang melakukan penangkapan lobster di perairan Indonesia. Baik untuk keperluan budi daya atau diperjualbelikan. Inilah yang jadi pangkal persoalan dan ‘mematikan’ budi daya lobster nasional.

Budi Daya Lobster

Budi daya lobster dalam negeri sudah ada sejak tahun 2001. Pada tahun 2004 budi daya lobster sudah bisa mencapai 200 ton per tahun.

"Ketika saya diberi amanat dari zaman Gusdur sampai Mega dari 2001-2004, zaman itu budi daya di Lombok sehingga pada 2004 per tahun bisa mencapai 200 ton kita produksi lobster dari budi daya," tutur eks Menteri KP, Rokhmin Dahuri, Rabu (22/7/2020) kemarin.

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-2 ini menjelaskan bahwa budi daya tersebut kemudian dilanjutkan oleh menteri KP setelah dirinya. Seperti menteri Freddy Numberi, Fadel Muhammad dan Sharif Cicip Sutarjo.

Produksi budi daya lobster, lanjutnya, bahkan terus meningkat. Setiap tahunnya mencapai 350 ton.

"Lalu zaman Pak Fredy, Pak Fadel diteruskan sehingga produksi budi daya itu sampai 350 ton per tahun," tambah Rokhmin.

Menyalip Vietnam

Yang sangat menarik, berdasarkan data dari KKP, ternyata Indonesia pernah menorehkan catatan emas dalam budidaya lobster. Pada tahun 2013 budi daya di dalam negeri berhasil menyalip atau mengalahkan produksi Vietnam.

Ini jadi bukti nyata bahwa Indonesia bisa produksi budi daya lobster. Tentunya, semua ini tergantung dari kebijakan menteri KP. Apakah kebijakannya mengarah dan mendukung upaya budi daya lobster dalam negeri atau justeru ingin menghambatnya sehingga produksi budi daya lobster di negeri sendiri hancur.

Data KKP. Indonesia juga pernah menorehkan catatan emas dalam budidaya lobster, dengan mengalahkan produksi Vietnam pada tahun 2013

Budi Daya Lobster Era Susi

Saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri KP periode 2014-2019, pencapaian budi daya lobster dinilai menurun. Penyebabnya karena kebijakan yang diambil Susi, yakni Permen Nomor 1 Tahun 2015 dan Permen Nomor 56 Tahun 2016.

Isi Peraturan tersebut adalah larangan pengambilan benih lobster untuk keperluan apapun. Termasuk untuk budi daya juga dilarang keras. Menurut Rokhmin, hal itulah yang menjadi penyebab hancurnya budi daya lobster.

"(Isi Permen) yaitu melarang pengambilan benih lobster baik untuk budi daya ataupun untuk ekspor dan menurut hematizo saya berdasarkan informasi ilmiah data ini, ya itu yang menurut saya mohon maaf kurang tepat atau dalam bahasa milenialnya gagal paham," ujar Rokhim.

Ia menambahkan, budi daya lobster yang dilarang oleh Susi membuat situasinya semakin buruk.

"Nah dengan dilarangnya budi daya lobster zaman Bu Susi makin hancur," tambah Rokhmin.

Parahnya lagi, lanjut Rokhmin berdasarkan data, selain budi daya lobster hancur akibat kebijakan era Susi, juga menyebabkan penyelundupan benih lobster yang sangat tinggi. Kerugian negara akibat itu mencapai triliunan rupiah per tahun.

Menteri Edhy Selamatkan Budi Daya Lobster

Mungkin perlu disyukuri karena Susi tidak dipilih kembali oleh Presiden Jokowi sebagai menteri KP. Jokowi kemudian lebih mempercayakan kursi menteri KP kepada Edhy Prabowo.

Kehadiran Edhy sebagai menteri KP periode 2019-2024 diharapkan jadi penyelamat budi daya lobster yang hancur di era Susi. Harapan ini mulai menemukan titik terang setelah Edhy mencabut permen KP era Susi yang melarang penangkapan lobster.

Edhy yang lama jadi anggota DPR RI ini mencabut Permen KP Nomor 56 Tahun 2016. Ia menggantinya dengan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

“Setelah melakukan rangkaian kajian, penelitian dan konsultasi publik, KKP menerbitkan Permen KP No. 12 tahun 2020 yang mengizinkan penangkapan benih bening lobster untuk kegiatan budidaya lobster dan ekspor,” sebut KKP dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Peraturan Menteri Edhy mendapat apresiasi dan disambut baik sejumlah pihak. Salah satunya oleh Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (Undip) Dr. Ir. Suminto, M.Sc.

“Dengan Permen KP yang sekarang ini sudah bagus,” ujar Dr. Ir. Suminto, M.Sc, Kamis (9/7/2020).

Dengan kebijakan KKP yang baru ini, potensi alam bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Suminto kemudian meminta Menteri Edhy tegas menjalankan peraturan yang tertuang dalam Permen KP terbaru ini.

Kemudian dukungan juga datang dari Menteri KP era Gus Dur dan Mega. Permen yang dikeluarkan Edhy Prabowo itu dinilai sangat bagus.

"Permen 12 Tahun 2020 yang diluncurkan oleh Pak Edy Prabowo selaku menteri menurut saya itu sangat bagus," sebut Rokhmin Dahuri dalam keterangannya yang kami kutip, Jum’at (24/7/2020).

Rokhmin menjelaskan, Permen yang dikeluarkan Menteri Edhy memberi keseimbangan antara ekspor lobster dengan budi daya.

"Seimbang karena beliau sesungguhnya bukan hanya yang heboh ekspornya aja tetapi justru menekankan syarat untuk budi daya, kemudian si pemegang izin ekspor juga disyaratkan yang kedua untuk restocking, restocking itu untuk melepas liarkan (sebanyak) dua persen," papar Rokhmin.

Ia menambahkan, Permen yang dikeluarkan oleh Edhy Prabowo, kata Rokhmin, dapat memberikan banyak manfaat. Tidak hanya membantu ekonomi nelayan, tapi juga mendorong budi daya.

Menurut Rokhmin, ini yang sangat membedakan dengan kebijakan era Susi yang dinilainya sangat fatal. Susi dianggapnya telah mematikan usaha dan perekonomian nelayan. Budi daya lobster pun hancur.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA