Monday, 10 Aug 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Respon Menteri Edhy Terkait 2 Pejabat KKP Yang Mengundurkan Diri

Anas Baidowi - 23/07/2020 14:36

Beritacenter.COM - Dua orang pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Dirjen Perikanan Tangkap, M Zulficar Mochtar dan Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pamangku Kepentingan dan Konsultasi Publik, Chalid Muhammad mengundurkan diri dari jabatannya.

Menteri KKP, Edhy Prabowo angkat suara terkait mundurnya dua orang pejabat tersebut. Menurutnya, mundur atau tidak mundurnya pegawai KKP adalah hak mereka. Ia menegaskan sebelum keduanya mundur, pihaknya lebih dulu mengirimkan surat bahwa masa tugasnya bakal habis pada Septermber 2020.

"Saya pikir itu hak, ya. Secara prinsip kami juga sudah bersurat lebih dulu, sebenarnya bulan September ini beliau sudah habis masa kerjanya," tegas Edhy, Rabu (22/7).

Berakhirnya masa tugas pejabat KKP pada September 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pasal 106 beleid menyebutkan, Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

"Dari aturan hukum yang namanya jabatan eselon I itu tidak boleh dijabat non-PNS. Tapi dia (Zulficar Mochtar) bukan PNS, jadi sebetulnya secara prinsip kami harus mengganti dengan yang PNS," tutur Edhy.

Sebelumnya, 2 pejabat yang mengundurkan diri memang merupakan seorang aktivis. Sebelum diangkat menjadi Dirjen, Zulficar merupakan seorang aktivis Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, LSM yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan untuk pemberdayaan masyarakat.

Sementara Chalid, masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Organisasi tersebut memiliki kepentingan langsung atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP, baik menentang maupun setuju.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA