Monday, 26 Oct 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Perbedaan Kebijakan KKP Era Edhy Prabowo dengan Susi, Asosiasi Nelayan Lobster: Menteri Edhy Terbuka dan Partisipatif, Susi Tidak!

Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI): Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat, nelayan, pengusaha dan pesisir di sektor kelautan dan perikanan

Lukman Salasi - 20/07/2020 11:46

BeritaCenter.COM – Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Rusdianto Samawa, mengungkap perbedaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Era Edhy Prabowo dengan mantan menteri KP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Rusdianto menjelaskan, keterlibatan publik atau khususnya nelayan dalam pembahasan rancangan kebijakan jadi sisi positif Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) era Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo telah membangkitkan budaya konsultasi publik melalui kajian-kajian dan forum konsultasi sebelum mengeluarkan kebijakan. Budaya ini, kata Rusdianto, sama sekali tidak ada atau hilang pada era Susi.

“Konsultasi publik, kuncinya ada partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan. Tentunya akan berdampak bagi nelayan dan masyarakat yang bertumpuan hidupnya di sektor kelautan dan perikanan,” kata Rusdianto dalam keterangannya, senin (13/7/2020) lalu.

Bahkan masalah yang paling krusial zaman Menteri KP Susi Pudjiastuti penyusunan peraturan atau kebijakan dilakukan tanpa ada kajian akademik, tanpa ada dialog pakar, ahli dan meminta pendapat masyarakat.

Namun pada zaman Edhy Prabowo justeru mengeluarkan instruksi B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang kajian terhadap peraturan bidang kelautan dan perikanan.

Menurut Rusdianto, selama dua bulan ini, Edhy telah menggelar kegiatan konsultasi publik berdurasi dua kali dalam seminggu. Di mana dalam setiap kegiatannya selalu mengundang para pakar untuk ikut memberi masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah.

“Tentu, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik dengan sentral kegiatan konsultasi,” ujarnya.

“Tetapi, para periode lalu, mantan Menteri KP periode 2014-2019 mengambil kebijakan sangat seperti seorang koboy,” imbuhnya.

Kebijakan koboy, lanjutnya, adalah gambaran bahwa proses pengambil kebijakan dan keputusan membuat peraturan itu tanpa ada konsultasi publik, tanpa meminta pendapat para ahli, tanpa memanggil nelayan sebagai perasa akibat peraturan dan tanpa bertabayyun kepada pengusaha perikanan.

“Praktek kebijakan koboy banyak disukai oleh netizen, tetapi secara fakta dan meluas mematikan dunia usaha kelautan dan perikanan. Zaman Menteri KP Susi Pudjiastuti sektor kelautan dan perikanan hancur lebur,” keluhnya.

Sejak Edhy Prabowo jadi Menteri KP, Rusdianto merasakan pengambilan keputusan tidak sembarangan. Para pakar-pakar dilibatkan sehingga nelayan dapat manfaat dan nilai tambah dari kebijakan.

Konsultasi publik yang dibangkitkan oleh Edhy Prabowo sangatlah beragam. Semangat instruksi menteri Edhy Prabowo memaknai bahwa publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

“Bahkan, jiak dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menjelaskannya di berbagai ruang media massa,” ungkapnya.

“Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat, nelayan, pengusaha dan pesisir di sektor kelautan dan perikanan,” pungkas Rusdianto.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA