Friday, 14 Aug 2020
Temukan Kami di :
Politik

Pengamat Politik : Kinerja Menteri Edhy Lebih Dirasakan Manfaatnya oleh Nelayan Ketimbang Menteri Sebelumnya

Baharuddin Kamal - 10/07/2020 00:20 Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

FOKUS : KKP

Beritacenter.COM - Pengamat politik, Adi Prayitno menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam mencabut larangan penangkapan benih lobster, baik untuk keperluan budidaya maupun ekspor merupakan langkah yang sangat bagus.

Dia menjelaskan, perspektif kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2020 terkait pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, memuat sejumlah substansi bagi keberlangsungan hidup nelayan, keberlanjutan lobster di alam, serta manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.

"Dalam hal substansi ini pastinya kita harus membandingkan saat (penangkapan dan ekspor) lobster ini dilarang dan saat larangan ini dicabut. Saya pikir ada adu opini di sini, tapi yang setuju (pencabutan larangan) lebih banyak. Yang menolak hanya bangunan argumentasi elite saja," ujar Adi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Adi, kebijakan menteri periode sebelumnya yang melarang menangkap serta ekspor lobster banyak merugikan para nelayan. Hal ini terbukti dengan banyaknya aksi demo yang menentang kebijakan tersebut.

"Selama delapan bulan Edhy Prabowo menjabat, tidak ada lagi demo nelayan di KKP, tidak ada lagi nelayan yang sampai menginap di Istana," ujar Adi.

Pada tahun 2015 lalu, lanjut Adi, ribuan buruh dan nelayan menggeruduk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, pada 2017 lalu, Kelompok buruh dan nelayan juga menuntut pemerintah melegalkan cantrang, payang, dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan.

Mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri KKP saat itu karena dianggap berdampak buruk pada sektor perikanan Indonesia.

Adi menilai, masyarakat khususnya di dunia maya, kecenderungannya lebih banyak tertarik mengomentari hal-hal yang bersifat gimik dan melupakan persoalan substansial. Padahal, kata dia, kinerja Menteri Edhy lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan ketimbang menteri sebelumnya.

"Edhy bekerja dalam sunyi. Ia tak peduli di-bully netizen yang entah siapa orangnya. Tapi kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah gubernur, dan nelayan," ujar Adi.

Adi mencontohkan soal pro dan kontra ekspor benih lobster. Menurutnya, kritik terhadap Edhy hanya berasal dari sentimen elite yang kemudian dikomentari oleh netizen yang tidak paham secara utuh mengenai aturan ini.

Ekspor dikesankan merugikan nelayan, mengancam kelestarian lobster, dan hanya menguntungkan korporasi. Padahal, menurut Adi, ekspor positif bagi negara dan masyarakat.

"Tak hanya dari segi devisa, tapi juga berdampak luas kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya dari segi peningkatan ekonomi mereka serta semakin luasnya kesempatan usaha serta lapangan kerja."tutupnya.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA