Friday, 14 Aug 2020
Temukan Kami di :
News

Pakar: Konsistensi Pemerintah Kejar Buron Maria Lumowa Patut Dapat Apresiasi

Satu hal yang perlu dicatat dan diapresiasi adalah NCB Interpol Indonesia (Polri) telah memasukkan nama MPL dalam red notice. Ini yang memungkinkan otoritas Serbia melakukan penahanan atas MPL

Aisyah Isyana - 09/07/2020 20:22

Beritacenter.COM - Pemerintah berhasil memulangkan buron Maria Pauline Lumowa (MPL), tersangka pembobolan Bank BNI Rp1,7 Triliun, pada 2002 lalu. Pakar menilai, upaya pemerintah memulangkan Maria dari Serbia ke Indonesia, untuk diproses hukum atas kejahatannya, patut mendapat apresiasi.

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan konsistensi untuk mengejar para pelaku kejahatan kerah putih ke mana pun mereka berada," kata pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana kepada wartawan, Kamis (9/7/2020).

Baca juga : 

Hikmahanto menyebut pemerintah sebelumnya pernah meminta ekstradisi Maria ke pemerintah Belanda, namun hal itu tak dapat dipenuhi lantaran Maria sejak 1979 sudah menjadi WN Belanda.

"Sistem hukum Belanda tidak memungkinkan warganya untuk diekstradisi," ujar Hikmahanto, yang juga Rektor Universitas Ahmad Yani, Bandung.

Atas dasar itu, pemerintah Belanda sempat menawarkan agar pemerintah Indonesia untuk mengalihkan proses persidangan ke Belanda. Namun, hal itu dinilai cukup menyulitkan dan memakan biaya sehingga tak direalisasikan.

"Satu hal yang perlu dicatat dan diapresiasi adalah NCB Interpol Indonesia (Polri) telah memasukkan nama MPL dalam red notice. Ini yang memungkinkan otoritas Serbia melakukan penahanan atas MPL pada Juli 2019 saat mengunjungi negara tersebut," beber Hikmahanto.

Setelah pihak otoritas Serbia melakukan penahanan, otoritas di Indonesia melalui Central Authority langsung sigap menindaklanjuti hal tersebut. Selanjutnya, otoritas Serbia melakukan handing over Maria ke otoritas Indonesia yang dipimpin Menkum HAM.

"Hingga saat ini, meski berbiaya besar dan membutuhkan tenaga, pemerintah telah berhasil menghadirkan pelaku kejahatan kerah putih yang bermukim di negara lain untuk menghadapi proses hukum di Indonesia," ujar Hikmahanto.

Lebih lanjut Hikmahanto menekankan jika keberhasilan itu harus diikuti oleh dua hal, yakni pertama memastikan pelaku mendapat hukuman berat. "Kedua, memastikan pengembalian aset atas kejahatan yang dilakukan," pungkas Hikmahanto.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA