Friday, 14 Aug 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Kebijakan KKP Dijamin Pro Rakyat

Lukman Salasi - 09/07/2020 15:08

FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Anggota Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan, Ali Mochtar Ngablin menjamin kebijakan Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) akan selalu pro rakyat.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan hal itu saat berbicara mengenai pengurusan perizinan nelayan yang dipermudah di era Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Proses pengurusan izin nelayan akan dipangkas total. Dari yang semula dapat memakan waktu hingga 5-8 hari, sekarang ini cukup hanya 60 menit saja.

"Tidak lagi berhari-hari, satu jam langsung jadi. Sekarang kebijakannya harus pro rakyat," tegas Ngabalin saat mendampingi kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Selasa (7/7/2020) siang.

Untuk menjamin hal itu, Ngabalin menggaransikan diri dengan memberikan nomor teleponnya secara langsung. Dirinya menegaskan, tidak akan ada lagi kebijakan yang menyengsarakan nelayan.

"Silakan catat nomor saya, laporkan jika ada yang membuat nelayan susah. Semua harus pro nelayan, tidak ada lagi yang mempersulit," tandasnya.

Ketua HNSI Kota Tegal, Riswanto mengakui bahwa kebijakan KKP saat ini banyak kemajuan. Menurutnya, para pelaku usaha di Kota Tegal menilai proses perizinan di KKP sudah banyak kemajuan saat ini. Prosesnya dengan sistem online dan tidak lagi memakan waktu berbulan bulan.

"KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo banyak mengalami perubahan, pendekatan dan dialog untuk mencari solusi permasalahan dari para pelaku usaha dan nelayan, mau mendengar saran dan masukan dari stake holder sebelum menentukan suatu kebijakan yang akan menjadi kajian," tutur Riswanto.




Berita Lainnya

KPK Kembali Tahan Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

13/08/2020 20:54 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA