Monday, 21 Sep 2020
Temukan Kami di :
News

Walkot Serang soal Pesantren Tolak Rapid Test: Itu Miss Komunikasi Saja!

Aisyah Isyana - 22/06/2020 16:29

Beritacenter.COM - Wali Kota Serang Syafrudin menyebut penolakan rapid test di salah satu pesantren di wilayahnya, terjadi karena adanya salah komunikasi. Padahal, rapit test itu digelar guna mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Kaitan dengan rapid test, kami kaget ketika melihat pernyataan para kiai. Ini harus kita maklumi bahwa pernyataan sikap karena miss komunikasi saja," kata Syafrudin saat melantik pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang, Senin (22/6/2020).

Baca juga :

Digelarnya rapid test itu salah satunya sebagai pencegahan untuk mengetahui apakah mana yang reaktif dan nonreaktif. Hal itu dilakukan guna mengetahui imunitas tubuh seseorang. Jika ada pasien yang reaktif, maka dapat langsung dilakukan pencegahan dengan cara isolasi mandiri dirumah masing-masing.

Dalam hal ini, Pemkot melalui Dinas Kesehatan akan melakukan kontrol kesehatan. Untuk, upaya pencegahan dapat segera dilakukan jika ada yang reaktif saat rapid test. "Kemudian kalau non reaktif, tidak ada masalah," ujarnya.

Syafrudin menyebut pihaknya khawatir jika dites ternyata ada yang reaktif, nanti malah akan terjadi penyebaran virus ke keluarga terdekat. Sementara biaya rapid test mandiri mulai dari Rp350-500 ribu. Untuk itu, pemerintah memberikan tes gratis, bahkan akan menanggung biaya perawatan pasien yang ternyata dinyatakan positif.

Sementara itu, Ketua Presidium FSPP Kota Serang Hasanudin menghaturkan permintaan maaf atas video penolakan rapid test oleh santri dan kiai. Terlebih, penolakan itu dilakukan karena ada kekhawatiran tes dilakukan orang tertentu dan bukan dari pemerintah. Dikhawatirkan pihak-pihak tertentu itu melakukan gerilya melalui digelarnya rapid test.

"Karena rapid diindikasikan ada dua, yang resmi dan pihak-pihak yang tidak jelas karena ada cerita di Ramadan lalu ada kelompok tertentu dan tidak tahu asalnya sehingga diarahkan ke salah satu pesantren," ujar Hasanudin.

Bermula dari kekhawatiran yang kemudian menimbulkan kecemasan, pesantren akhirnya menolak digelarnya rapid test yang bukan dari pemerintah. Ada juga kecemasan yang timbul jika setelah rapid malah bisa menimbulkan sakit.

Terlepas dari hal itu, FSPP memastikan tak menolak tes yang dilakukan pemerintah. "Intinya kalau untuk kemaslahatan umat, harus semua program kita dukung," ucap Hasanudin.




Berita Lainnya

Sah! Pilkada Serentak 2020 Tak Jadi Ditunda

21/09/2020 20:56 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA