Tuesday, 14 Jul 2020
Temukan Kami di :
Opini

Drama Novel Baswedan Jilid II

Indah Pratiwi Budi - 18/06/2020 13:58 Oleh : Seruanhulu

Novel Baswedan merupakan mantan Polisi yang kemudian di tahun 2007 bergabung di KPK sebagai penyidik dari kepolisian, dan dia menjadi penyidik tetap KPK sejak 2014 setelah perintah penarikan seluruh penyidik kepolisian dari KPK oleh Mabes Polri.

Pada April 2017, Novel menjadi korban serangan orang tak dikenal yang menyiramkan air keras ke wajahnya sehingga menyebabkan kecacatan permanen pada mata kirinya. Penyerangan tersebut banyak yang menduga bahwa ada keterkaitannya dengan upaya penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan Novel pada saat itu.

Kasus penyiraman Novel telah menarik perhatian publik sejak awal kejadiannya, begitu pula setelah pelakunya ditangkap pada Desember 2019 dan pada persidangan pelakunya pada Juni 2020.

Pada proses penyelidikan kasus tersebut, pihak kepolisian mengalami berbagai kesulitan. Salah satunya adalah drama yang dilakukan oleh korban yaitu Novel Baswedan sendiri, dimana beberapa kali pihak kepolisian memintanya untuk memberikan keterangan namun selalu saja Novel berusaha untuk menghindar.

Tapi di satu sisi, Novel dan pendukungnya selalu saja membangun narasi bahwa ada upaya pemerintah untuk tidak melanjutkan penyelidikan kasus penyiramannya itu sehingga aparat kepolisian dinilai tidak serius menangani kasus tersebut.

Baca Juga : Framing Jahat Novel Baswedan Serang Jokowi Lagi!

Jelas, itu adalah tuduhan yang keliru dan fitnah keji yang sengaja diarahkan kepada pemerintah dan sampai di sini lagi-lagi tujuannya adalah untuk menyerang Presiden Jokowi.

Jika Novel benar-benar serius ingin kasus yang menimpa dirinya tersebut cepat terungkap, maka dari awal seharusnya dia bisa kerjasama dengan pihak kepolisian pada saat dia dimintai keterangan, bukan malah mencari berbagai macam alasan lalu kemudian berusaha untuk menghindar.

Dalam beberapa tahun proses penyelidikan kasus penyiraman Novel, banyak drama yang dibangun. Bukan saja hanya menuduh bahwa ada peran pemerintah untuk tidak mengungkap kasus itu, tetapi juga menjadi alasan bagi pendukung Novel untuk melakukan aksi demo dan menuntut Presiden Jokowi mundur, karena dianggap tidak bisa menegakkan keadilan di negeri ini. Itulah narasi yang mereka bangun.

Melihat tingkah konyol Novel dan pendukungnya seperti itu, tentu saja orang yang masih waras pasti merasa lucu. Bagaimana tidak, jelas-jelas kasus penyiraman Novel adalah sebuah peristiwa pelanggaran hukum, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Oleh sebab itulah pada prosesnya, pemerintah tidak mau ikut campur (mengintervensi).

Lalu kenapa kemudian teriak-teriak menurunkan Presiden Jokowi?? Novel yang tidak bersedia memberi keterangan, tapi Jokowi yang diminta untuk mundur. Situ waras??

Di satu sisi mereka meminta supaya pelaku penyiraman Novel cepat terungkap. Tapi di sisi lain, Novel juga tetap menghindar biar kasus yang menimpanya itu bisa menjadi bahan gorengan lalu kemudian mereka manfaatkan untuk menyalahkan pemerintah. Lagi-lagi tujuan mereka untuk menyerang Presiden Jokowi.

Desember 2019 Polisi berhasil menangkap dua orang terduga pelaku penyiraman terhadap Novel. Juni 2020 ke dua pelaku dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mendengar tuntutan itu, banyak masyarakat yang menilai bahwa tuntutan tersebut tidak objektif. Sampai di sini tidak ada yang salah.

Saya secara pribadi juga berharap bahwa setiap pelaku kejahatan harus dituntut dengan seberat-beratnya. Termasuk ke dua pelaku penyiraman terhadap Novel. Namun, tentu saja setiap persoalan hukum jaksa selaku penuntut umum memiliki landasan hukum untuk mengeluarkan tuntutannya berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Kesalahannya adalah ketika pihak yang tidak setuju dengan tuntutan jaksa kepada pelaku penyiraman Novel itu menggoreng isu ini ke ranah politik, lalu kemudian membangun sebuah narasi yang seolah-olah tuntutan satu tahun itu adalah pesanan dari pemerintah. Ini jelas asumsi keliru.

Sebab, dari awal pemerintah tidak pernah ikut campur atau mengintervensi proses hukum penyiraman Novel. Adapun rekomendasi dari Presiden Jokowi kepada Kapolri sebelum tertangkapnya ke dua pelaku adalah untuk memerintahkan Kapolri supaya dengan segara mengungkap kasus tersebut.

Lalu kenapa kemudian sekarang pihak Novel menganggap pemerintah melindungi pelaku kejahatan? Urusan hukum, itu urusannya dengan penegak hukum. Bukan sama Jokowi.

Cukup, cukup sudah. Akhiri semua drama yang tak berbobot ini. Penyiraman Novel adalah murni tindak pidana, sama seperti ribuan kasus tindak pidana lainnya. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah, apalagi sama Jokowi. Jadi, jangan lagi manfaatkan momen ini untuk menciptakan kegaduhan yang bertujuan untuk menyerang pemerintah dan Jokowi. Cukup!!

Sumber : Status Facebook Seruanhulu




Berita Lainnya

Stop Jadi Kampret Durjana

13/07/2020 18:48 - Indah Pratiwi Budi

Drama Opposite Babak Kedua

13/07/2020 16:14 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA