Wednesday, 30 Sep 2020
Temukan Kami di :
News

Ini Kata Dishub DKI soal Kebijakan Ganjil-Genap Motor Tuai Kritikan

Aisyah Isyana - 07/06/2020 08:35

Beritacenter.COM - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan aturan ganjil-genap ke pengendara sepeda motor saat PSBB transisi, mendapat sejumlah kritkan. Dalam hal ini, Dishub Pemprov DKI memastikan akan menyerap semua kritikan sebagai bahan evaluasi.

"Tentunya semuanya masuk menjadi bahan evaluasi," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi, Sabtu (6/6/2020).

Sejauh ini, kebijakan untuk menerapkan aturan ganjil-genap ke pengendara sepeda motor memang belum dilaksanakan. Untuk itu, evaluasi terkait kebijakan itu akan dilakukan secara menyeluruh dalam sepekan ini.

"Terkait pembatasan lalu lintas dengan ganjil-genap selama seminggu ke depan pada masa transisi ini, ini kami akan melakukan evaluasi. Tentunya evaluasinya akan komprehensif dan dari evaluasi itu, itu akan ditentukan langkah ke depan pola dan implementasi ganjil-genap seperti apa. Termasuk dengan roda dua," ujar Syafrin.

"Perlu dipahami bahwa penerapan pembatasan lalu lintas ini tujuannya adalah untuk mengefektifkan masa transisi pada pelaksanaan PSBB ini, sehingga kita semua mampu menekan, menurunkan, angka positif COVID-19 untuk masuk ke tatanan kehidupan new normal," sambungnya.

Namun, dengan memasukkan sepeda motor ke dalam kebijakan ganji-genap, dikhawatirkan bakal membuat penumpukan jumlah penumpang pada transportasio massal. Untuk itu, Syahrin memastikan kebijakan ganjil-genap tak akan langsung diterapkan, namun akan terlebih dahulu menunggu evaluasi dari berbagai aspek.

"Makanya kenapa dari Pak Gubernur arahannya setelah terbit Pergub 51 Tahun 2020 tidak langsung diimplementasikan, masa transisi ini kita akan lihat pola-pola traffic-nya seperti apa, kemudian layanan angkutan umumnya bagaimana jadi banyak aspek kami akan tinjau dan harapannya setelah seminggu kita sudah mendapatkan gambaran ideal pada masa transisi ini, pola pengendalian lalu lintasnya seperti apa," imbuhnya.

Untuk diketahui, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta memnta agar Pemprov DKI Jakarta merevisi kebijakan ganjil-genap selama PSBB transisi. Mereka menilai jika kebijakan ganjil-genap terhadap sepeda motor akan menyulitkan masyarakat yang bekerja di lapangan.

"NasDem memandang pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor perlu direvisi, karena pengguna sepeda motor banyak dari pekerja lapangan itu akan menyulitkan orang kecil," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino kepada wartawan, Sabtu (6/6).

NasDem juga menyoroti dampak kebijakan ganjil-genap motor, yakni meningkatnya para penumpang di sektor transportasi massal. Wibi menilai, penumpukkan ini dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat ditengah Pandemi COVID-19.

"Untuk kembali bergerak mengais rezeki, cukup fokus dalam protokol kesehatannya saja. Kekhawatiran kami, NasDem, akan terjadi penumpukan di transportasi massal. Dan itu berbahaya," ujar Wibi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menyebut kebijakan ganjil-genap di masa transisi PSBB sudah terlalu over protektif. Dia menilai, kebijakan seharusnya dapat lebih memperhatikan sektor ekonomi.

"Hemat saya, kebijakan ini over protektif. Kebijakan harus memperhatikan kondisi kekinian Jakarta, terutama masalah ekonomi," kata Misan kepada wartawan, Sabtu (6/6).




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA