Saturday, 06 Mar 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Anies Tak Becus! Data Penerima Bansos DKI Kacau Balau, Ini Buktinya

Lukman Salasi - 23/04/2020 11:30

BeritaCenter.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikecam sejumlah pihak karena data penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta saat masa PSBB kacau balau.

Persoalan kekacauan data DKI ini dimulai dari adanya masyarakat dari kalangan atas yang mendapatkan bansos, yakni di Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut).

Atas inisiatif sendiri, warga dari kawasan lingkungan elite itu pun mengembalikan paket bansos dari Pemprov.

"Iya, RW 7 di (Kelurahan) Kelapa Gading Barat termasuk RW elit. Dia dapat bantuan dari gubernur. Bukan menolak, menerima bahkan memberikan apresiasi kepada pak gubernur atas perhatiannya, namun, dikembalikan untuk salurkan kembali kepada warga yang berhak. Bukan menolak," ucap Lurah Kelapa Gading Barat, Abdul Buang, Selasa (21/4/2020).

Kemudian adanya anggota DPRD DKI yang masuk ke daftar penerima bansos. Kritikan tajam pun datang dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

"Ini bukti data penerima bansos yang amburadul," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, Rabu (22/4/2020).

Nama anggota Fraksi PDIP DPRD DKI yang masuk daftar penerima bansos adalah Jhonny Simanjuntak. Data itu merupakan daftar penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Tentu saja anggota Dewan bukan termasuk orang yang kurang mampu sehingga perlu menerima bansos.

"Ini Jhonny Simanjuntak SH, anggota DPRD Provinsi DKI Jakart. Istrinya adalah seorang Kepala Sekolah SMP Negeri (ASN). Lha, kok terdaftar sebagai penerima bansos? Jangan-jangan yang seperti ini banyak," kata Gembong.

Selain itu, Anies juga mendapat kritikan dari DPRD DKI terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta soal pembagian bansos saat masa PSBB ini. Sebab dalam Kepgub itu, ada penerima bansos yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepgub tersebut bernomor 386 tahun 2020, tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak COVID-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta.

Kepgub ditandatangani oleh Anies pada 16 April lalu, enam hari setelah penetapan PSBB di DKI Jakarta. Dalam Kepgub tersebut, disebutkan sebanyak 1.194.633 kepala keluarga (KK) mendapatkan bansos.

Dalam Kepgub tersebut terdapat nama Suswanto, tempat tinggal di Ancol, Jakarta Utara yang bekerja sebagai PNS aktif dalam daftar penerima. Selain itu, ada atas nama Untung di Pademangan, Jakarta Utara yang bekerja sebagai TNI aktif.

Adanya dua pekerjaan itu masuk dalam daftar penerima membuat Ketua Komisi A, Mujiyono heran. PNS dan TNI, masih mendapat gaji cukup dan dirasa tidak masuk kategori miskin dan rawan miskin.

"Ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Mujiyono.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga memberikan kritikan. Sebab pejabat tingkat bawah baru menerima data penerima H-1 sebelum dibagikan.

"Pembagian bansos DKI harusnya melalui proses verifikasi atau cek data real di lapangan. Yang terjadi sekarang camat/lurah/RW/RT menerima data, dan h-1 atau 2 membagikan. Sedangkan perangkat di bawah ini tidak tahu harus membagikan ke siapa, karena dapat data langsung harus dibagikan," ucap Zita, Selasa (21/4/2020).

Menurut Zita, seharusnya pemerintah daerah memiliki waktu untuk mengecek data sehingga pembagian bisa tepat sasaran.

"Seharusnya data dari pusat, di verifikasi terlebih dahulu. Misal data turun satu atau dua minggu sebelumnya, lalu dirapatkan oleh camat/lurah/RW/RT untuk diputuskan apakah penerima layak karena yang tahu lapangan itu kan RW, dan RT," kata politikus PAN tersebut.




Berita Lainnya

Indonesia Sehat Tanpa Hoaks

05/03/2021 10:00 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA