Wednesday, 27 May 2020
Temukan Kami di :
News

Sempat Buat Maklumat Boleh Shalat Berjamaah, Kini Ketua MUI NTB Langsung Merevisi Maklumat Tersebut...

Diketahui juga jika maklumat bernomor: A-30/DP.P-XXVIII/IV/2020 pada poin ke-1 memuat: wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan yang dinyatakan aman/rendah terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang, tetap wajib melaksanakan salat Jumat, berjamaah lima waktu, di masjid/musala seperti biasa.

Sari Intan Putri - 08/04/2020 19:46

Beritacenter.COM - Dikarenakan seluruh wilayah Indonesia terkena imbas dari Virus Corona, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat mengeluarkan sebuah maklumat. Dalam maklumat tersebut mengimbau agar wilayah yang tidak terkena Coronavirus atau Covid-19 dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid.

Diketahui juga jika maklumat bernomor: A-30/DP.P-XXVIII/IV/2020 pada poin ke-1 memuat: wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan yang dinyatakan aman/rendah terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang, tetap wajib melaksanakan salat Jumat, berjamaah lima waktu, di masjid/musala seperti biasa.

Kemudian, poin ke-2 disebut: wilayah kabupaten/kota yang dinyatakan tidak aman/tinggi terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang (zona merah) wajib melaksanakan salat zuhur sebagai pengganti salat Jumat dan salat-salat serta kegiatan ibadah lain di rumah masing-masing.

Bahkan, maklumat tersebut memunculkan pro kontra di tengah masyarakat. Banyak yang menilai MUI berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat tidak berkerumun (physical distancing) untuk mengantisipasi penyebaran Corona.

Terlebih lagi, pemerintah telah berkali-kali mengimbau masyarakat untuk diam di rumah dan tidak berkumpul.

Namun, maklumat yang dikeluarkan pada 6 April 2020 tersebut direvisi pada 8 April 2020. Dalam poin pertama maklumat tersebut direvisi menjadi imbauan agar semua masyarakat tidak melaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah.

Prof. Saiful Muslim selaku Ketua Umum MUI NTB mengungkapkan jika pemerintah daerah juga telah meminta masyarakat untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah.

"Ada ulil amri di Provinsi NTB. Kalau Gubernur menyatakan itu sebagai masyarakat yang taat kita harus tunduk apa yang disampaikan pemerintah agar tidak terjadi korban. Kita tidak bisa berpendapat sepihak dan mengabaikan pemerintah," ujarnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA