Friday, 03 Apr 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Omnibus Law Wacanakan Cuti Haid dan Melahirkan Tidak Digaji, Ini Tanggapan DPR

Indah Pratiwi - 18/02/2020 04:07

Beritacenter.COM - Kebijakan Omnibus Law dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi polemik baru di tengah masyarakat. Dari sekian ketentuan ada soal cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan tidak akan digaji oleh perusahaan.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengungkapkan, gaji pokok semestinya tetap harus diberikan. Tidak boleh tidak.

"Gaji pokok dapat. Tunjangan kali yang enggak dapet. Setahu saya itu enggak boleh dipotong. Yang mungkin dipotong itu uang transport. Kalau gaji pokok ga boleh. Itu hukum internasional," kata Azis menanggapi isu tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2020).

Meski demikian, kata dia, apabila memang itu ketentuan yang diatur dalam draf RUU Cipta Kerja, saat ini masih ada waktu untuk mengubah ketentuan itu di pembahasan nanti.

"Makanya nanti bisa dilakukan perubahan ditingkat pembahasan," ujarnya.

Saat ini, RUU Cipta Kerja ini belum melalui proses pembahasan lantaran DPR baru menerima draf, NA dan Surat Presiden (Surpres) RUU ini.

"Mekanismenya tentu di pimpinan yaitu saat itu Ibu Puan memberikan kepada Sekjen untuk melakukan registrasi. Pengadministrasian sesuai mekanisme Tatib (Tata Tertib)," terang politikus Golkar itu.




Berita Lainnya

Alhamdulillah, Menhub Budi Karya Sudah Membaik

02/04/2020 21:01 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA