Tuesday, 26 Jan 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Nurhadi Masuk DPO KPK, Maqdir : Terlalu Berlebihan, Tidak Pantas

Baharuddin Kamal - 14/02/2020 11:39 Gedung KPK.

Beritacenter.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukan Nurhadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail mengatakan bahwa tindakan KPK terlalu berlebihan.

"Menurut hemat saya itu tindakan yang berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu," kata Maqdir, Jumat (14/2/2020).

Menurutnya, KPK harus memastikan dulu kinerja penyidik terkait pantas tidaknya menetapkan DPO terhadap mantan sekretaris MA itu. Sebab, surat pemanggilan untuk Nurhadi tidak pernah sampai ke tempat tinggalnya.

"Pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," jelas dia.

Maqdir menjelaskan, langkah DPO itu terlalu berlebihan. Pasalnya, Nurhadi ingin menempuh jalur praperadilan untuk melakukan pembuktian status tersangka itu tidak sah.

"Lagi pula sebaiknya mereka tunda dulu pemanggilan, karena kami sedang mengajukan permohonan praperadilan, kami juga sudah bersurat ke KPK untuk mohon menunda pemanggilan," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, KPK menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan untuk Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pada Kamis 13 Februari 2020.

Selain Nurhadi, KPK juga menerbitkan surat DPO dan perintah penangkapan terhadap dua tersangka lain dalam kasus yang sama yakni Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto.

"Penerbitan surat DPO dilakukan setelah KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin malam.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA