Wednesday, 26 Feb 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Fraksi PKS dan PPP Kompak Tolak RUU Omnibus Law Jika Cabut Sertifikasi Halal

Indah Pratiwi - 22/01/2020 11:11

Beritacenter.COM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) bersikap akan menolak keras Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja apabila benar Omnibus Law tersebut akan mencabut kewajiban produk halal yang diatur oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Hal ini berdasarkan laporan media massa dan draf RUU yang sudah beredar di masyarakat, dimana disana memperlihatkan penutup yang mencabut sejumlah Pasal dalam UU JPH, yakni Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

"Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur, di antaranya, mengenai kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta dokumen yang dipersyaratkan," kata HNW di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dia menyebutkan, draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di masyarakat memang belum resmi disahkan dari pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh main-main dengan menganulir ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi terkait dengan urusan kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang mayoritasnya muslim.

"Sedangkan di Amerika Serikat, Jepang, Thailand yang mayoritasnya nonmuslim saja sangat menghormati hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal."

Selain itu, di lain tempat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akui sangat keberatan dengan draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menghapus ketentuan produk bersertifikat halal dan perda syariah.

Berdasarkan pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, sejumlah pasal di Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44. Adapun Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Terhadap penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal tersebut, Fraksi PPP menyatakan keberatan," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).

PPP mengakui negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara berdasarkan Pancasila, yang sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. "Yang artinya rakyat Indonesia beragama," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.

Yang perlu ditekankan di Indonesia beragama Islam adalah mayoritas dan sudah sepatutnya jika dalam amaliahnya mengikuti ajaran agama, diantaranya terkait dengan penggunaan produk halal.

"Kami sepakat dengan ide pemerintah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam," ujar wakil sekretaris jenderal PPP ini.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA