Sunday, 19 Jan 2020
Temukan Kami di :
Nasional

KPK Tahan Dirut PT CMIT Terkait Kasus Suap Proyek di Bakamla

Baharuddin Kamal - 14/01/2020 21:42 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beritacenter.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno (RJP). Dia merupakan salah satu tersangka kasus korupsi dalam pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau Backbone Coastal Surveillance System pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2016.

"KPK hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka RJP (Direktur Utama PT CMIT) dalam perkara pengadaan backbone coastal surveillance system di Bakamla," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Penahanan Rahadjo akan dilakukan untuk 20 hari pertama dari 14 Januari sampai 2 Februari 2020 di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling 4 terhitung mulai hari ini, 14 Januari sampai 2 Februari 2020," ucapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Dirut PT CMIT, Rahardjo Pratjihno sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi proyek Bakamla tahun anggaran 2016.

Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla, Leni Marlena (LM), serta Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma'ruf (JAM) pada 31 Juli 2019.

Sebenarnya ada satu tersangka lainnya yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini yaitu‎, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo (BU). Namun, proses hukum terhadap Bambang Udoyo diserahkan ke POM TNI AL.

Keempatnya disinyalir telah melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan Rp54 miliar.

Atas perbuatannya itu, Leni Marlena dan Juli Amar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA