Monday, 06 Jul 2020
Temukan Kami di :
Politik

Terkait Kasus Suap KPU, Golkar : Mencoreng Demokrasi

Baharuddin Kamal - 10/01/2020 10:30

Beritacenter.COM - Penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan dinilai telah mencoreng demokrasi di Indonesia. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wahyu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

"Wah ini benar-benar mencoreng demokrasi kita," kata Wasekjen Partai Golkar Christina Aryani kepada wartawan, Jumat (10/1/2020).

Selaku peserta pemilu, Cristina berharap besar kepada KPU. Namun, kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran baginya. Karena itu, KPU mesti berbenah demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Kami sebagai peserta pemilu sebelumnya berharap banyak pada KPU. Ini menimbulkan kekhawatiran luar biasa, jelas KPU harus berbenah dan berusaha keras untuk kembali menumbuhkan kepercayaan yang terciderai," terangnya.

Wahyu dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masuki sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

Selain Wahyu Setiawan, KPK juga menjadikan tiga orang lainnya tersangka kasus tersebut. Yakni mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Agustiani dan Wahyu diduga sebagai penerima suap.

Kemudian calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta Saeful (SAE). Keduanya diduga pemberi suap.

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Harun dan Saeful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA