Monday, 27 Jan 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Hukum Mati Para Koruptor, KPK : Syarat Terpenuhi Kita Akan Terapkan

Baharuddin Kamal - 10/12/2019 02:15

BeritaCenter.COM - Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menanggapi ucapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang buka peluang untuk menghukum mati koruptor jika rakyat bersedia.

Agus menjelaskan, hukuman tersebut sudah terterah di dalam undang-undang. Kini, pihaknya tinggal menunggu penerapannya saja apabila semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

"Ya memang di dalam UU-nya sudah ada kan? Penerapannya saja kita lihat," ucapnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

"Kan ada syarat khusus yang harus diterapkan. Jadi, syaratnya sudah memenuhi atau belum. Jadi, kalau suatu saat memenuhi ya diterapkan saja," ujar Agus.

Hukuman mati bagi para koruptor itu tercantum dalam dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

Sebelumnya perlu diketahui, Presiden Jokowi membuka peluang menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal itu diutarakan Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta.

"Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi. "Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan."tambahnya.




Berita Lainnya

Puluhan Instansi Serentak Uji Tes SKD CPNS

27/01/2020 22:05 - Indah Pratiwi

Jaksa Agung: Tersangka Jiwasraya Akan Bertambah

27/01/2020 19:07 - Lukman Salasi
Kemukakan Pendapat


BOLA