Thursday, 13 May 2021
Temukan Kami di :
News

Nah Lho, Gubernur Anies Baswedan Terancam Tidak Gajian

Indah Pratiwi - 22/11/2019 18:11

Beritacenter.COM - Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri agar segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu (deadline) hingga 30 November mendatang supaya APBD disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Iya benar itu. Pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Syarifuddin, Jumat(22/11/2019)

Dia menjelaskan, pengesahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sanksi penundaan gaji selama enam bulan.

"Kalau pengenaan sanksi ada tim lagi dari Inspektorat Jenderal Dalam Negeri yang memeriksa dan evaluasi apa penyebabnya. Katakanlah, kepala daerah penyebabnya, nah, yang kena sanksi kepala daerahnya. Begitu pula sebaliknya. Itu prinsipnya. Bukan serta-merta tak digaji, sebab APBD itu anggaran mengikat," tuturnya.

 




Berita Lainnya

Gempa 5,0 Magnitudo Guncang Maluku Utara

12/05/2021 23:30 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA