Thursday, 01 Oct 2020
Temukan Kami di :
News

Soal Diksi 'Radikalisme', BNPT: Sekjen PBB Sebut Radikal Tak Melulu Negatif

Aisyah Isyana - 12/11/2019 12:55

Beritacenter.COM - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut penggunaan istilah 'radikalisme' di Indonesia sempat dikomentari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). PBB menilai pengertian radikaliseme tak selalu negatif.

"Kita sudah tahu bahwa radikal itu ada positif ada negatif. Sekjen PBB menambahkan bahwa tidak semua yang radikal itu negatif," ujar Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris ketika dihubungi, Senin (11/11/2019).

Baca juga : Ganti Diksi 'Radikalisme', Pengamat Teror: Usulan Baik, Presiden Usul 'Manipulator Agama'

Meski PBB sudah memberikan masukan yang sangat membangun, Irfan menilai masyarakat sudah terpengaruh dengan pandangan negatif dari istilah itu. "Masukan Sekjen PBB sangat bagus dan komprehensif, hanya saja seakan (makna radikalisme sekarang, red) sudah negatif semua," katanya.

Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres sudah berbicara tekait hal itu dengan Kepala BNPT Suhardi Alius. Hal itu dilakukan saat Suhardi berbicara di marksa PBB, New York, Amerka Serikat, atas permintaan PBB.

Dalam hal ini, Iran menilai pentingnya sosialisasi agar masyarakat dapat memahami arti radikalisme sebenarnya. "Olehnya itu perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami makna yang selengkapnya," ucapnya.

Irfan menambahkan, istilah 'radikalisme' sebenarnya sama sekali tak bermakna negatif. Dia menyebut istilah yang berkata dasar 'radix' itu justru bermakna positif. Namun, kurangnya sosialisasi membuat mindset seseorang tergiring ke arah yang negatif.

Sebelumnya, anggota Komisi DPR RI, Sarifuddin Suding sebelumnya mengusulkan agar Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengubah diksi 'radikalisme' menjadi istilah lain. Dia meminta agar kata radikalisme diganti jadi 'violent extremism' atau 'kekerasan ekstrem'.

Sementara anggota DPR Komisi III F-Gerindra Rahmat Muhajirin juga menyarankan agar Suhardi tak menggunakan kata 'radikal'. Dia menilai, bahasa itu dinilai langsung menyasar kelompok tertentu.

Bahkan, Presiden Jokowi sendiri sejatinya telah mewacanakan untuk menyebut radikalisme dengan istilah lain seperti, 'manipulator agama'. Jokowi menyerahkan penanganan terkait pemakaian istilah 'radikalisme' ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengoordinasikan masalah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10) lalu.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA