Friday, 28 Feb 2020
Temukan Kami di :
News

Ganti Diksi 'Radikalisme', Pengamat Teror: Usulan Baik, Presiden Usul 'Manipulator Agama'

Aisyah Isyana - 12/11/2019 10:58

Beritacenter.COM - Pengamat intelijen da terorisme Universitas Indonesia (UI) menyetujui usulan DPR yang meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengganti diksi 'radikalisme' menjadi 'manipulator agama'.

"Usulan yang baik. Presiden sudah usulkan 'radikalisme' diganti 'manipulator agama'. Ekstremisme aku pikir juga bisa," ujar pengamat intelijen dan terorisme UI, Ridlwan Habib, ketika dihubungi, Senin (11/11/2019) malam.

Dia juga meminta kata 'deradikalisasi' agar diganti, lantaran menilai kata-kata itu sulit dipahami orang yang disasar. "Termasuk sebenarnya istilah 'deradikalisasi', sebaiknya diganti dengan 'normalisasi kehidupan beragama'," ucapnya.

Ridlwan mencontokan pergantian diksi 'deradikalisasi' menjadi 'normalisasi kehidupan' yang diterapkan di lingkungan Lapas Gunung Sindur. Menurutnya, penggunaan kata normalisasi dapat memberi dampak positif bagi para napi.

"Saya contohkan di Lapas Gunung Sindur, istilah 'deradikalisasi' diganti 'normalisasi' oleh teman teman yayasan NiruNabi, alhamdulillah napi mau ikutan program menghafal Alquran juz 30. Berdampak ke perilaku," kata alumni Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen UI ini.

"Mereka jadi sadar bahwa ternyata mereka selama ini nggak hafal Alquran juz 30 pun tidak hafal. Makanya setelah ikut itu, pelan-pelan mereka menjadi pribadi normal lagi," tutur Ridlwan.

Sekedar diketahui, anggota Komisi DPR RI, Sarifuddin Suding sebelumnya mengusulkan agar Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengubah diksi 'radikalisme' menjadi istilah lain. Dia meminta agar kata radikalisme diganti jadi 'violent extremism' atau 'kekerasan ekstrem'.

"Pak Suhardi, saya sebenarnya nggak setuju sama diksi 'radikalisasi', diksi ini muncul di masa Orde Baru yang berkaitan mengarah ke kiri. Tapi pasca-Orde Baru ini, sehingga sudah ke kanan. Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita nggak bisa gunakan diksi 'ekstremis' atau 'kekerasan'?" Kata Sudding saat rapat.

Sementara anggota DPR Komisi III F-Gerindra Rahmat Muhajirin juga menyarankan agar Suhardi tak menggunakan kata 'radikal'. Dia menilai, bahasa itu dinilai langsung menyasar kelompok tertentu.

"Mohon dibatasi, Pak, nggak semua lembaga bicara radikal, karena saya khawatir kadang bahasa radikal menyasar kelompok tertentu," katanya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA