Saturday, 23 Nov 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Begini Tanggapan Istana Soal Mantan Napi Yang Jadi Dewan Pengawas KPK

Indah Pratiwi - 08/11/2019 17:01

Beritacenter.COM - Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan harus bersih dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dari tindak pidana umum maupun korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Dalam Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," jelasnya Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Jumat(8/11/2019).

Nantinya, tim internal akan menyeleksi dewan pengawas KPK yang diketuai Menteri Sekretaris Negara. Fadjroel menyebutkan, Presiden Jokowi akan memilih dewan pengawas berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU KPK yang baru.

"Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," ujarnya.

Dia menegaskan, mantan napi yang pernah menjalani masa hukuman penjara tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK baik pidana umum dan korupsi.

"(Kriteria dewan pengawas) Mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," tutup Fadjroel.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA