Tuesday, 07 Jul 2020
Temukan Kami di :
News

Polda Sultra Periksa 57 Saksi Terkait Kasus 'Desa Siluman'

Aisyah Isyana - 07/11/2019 07:57 Ilustrasi

Beritacenter.COM - Keberadaan 'desa hantu' mencuat usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung soal penerimaan dana desa. Sejauh ini, Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus itu dan memeriksa 57 saksi.

"Polda Sultra sejak bulan Januari sudah menerima pelimpahan penyelidikan dari Polres Konawe lalu ditangani Subdit Tipikor Polda Sultra. Polda sudah melakukan langkah lidik lanjutan. Sudah dicek terhadap desa-desa yang ada di Perda 7/2011. Perda ini dikeluarkan Pemkab Konawe. Penyidik sudah memeriksa beberapa dokumen, sudah memeriksa 57 saksi," kata Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldehardt, Rabu (6/11/2019) malam.

Baca juga :

Selanjutnya, Harry menyebut pihaknya akan segera memeriksa saksi dari Kemendagri, terkait rekomendasi definisi usulan desa tersebut.

"Pemeriksaan saksi dari Kemendagri yang menerima rekomendasi usulan mendefinitifkan desa dengan lampiran perda 7/11. Serta peta desa," ujarnya.

Sebelum menentukan tersangka, Harry mengaku masih akan terus melakukan penyelidikan lanjutan. Harry juga mengaku masih menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita menunggu cek fisik ahli konstuksi dan LHP BPK," sebut Harry.

Untuk diketahui, heboh fenomena desa hantu seketika mencuat usai disinggung pertama kali oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat Komisi XI DPR RI.

Sri Mulyani menyinggung soal adanya desa baru yang tak berpenduduk karena dana desa. "Sekarang muncul desa-desa baru yang nggak ada penduduknya karena adanya dana desa," kata Sri Mulyani, Senin (4/11).

Dalam hal ini, Sri Mulyani akan mengevaluasi program dana desa guna meminimalkan fenomena itu dengan memperketat aturan pencairan. Dana desa akan dicairkan melalui tiga tahap. Dana desa dicairkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam tempo tertentu.

Guna megusut fenomena desa hantu, Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri mencatat ada empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara (Sultra). Presiden Jokowi sendiri meminta aparat mengsut temuan empat desa siluman itu dan menangkap pelaku.

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep," kata Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA