Sunday, 26 Jan 2020
Temukan Kami di :
News

Menko Polhukam Soroti Penuntasan Kasus HAM dan Penegakkan Hukum

Aisyah Isyana - 31/10/2019 22:52

Beritacenter.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan paparan programnya dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana. Mahfud menyinggung soal penuntasan kasas HAM dan peningkatan performa aparat penegak hukum.

"Pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sekarang jadi catatan kita dan catatan publik yang secara garis besar dibagi dua, pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM di masa sekarang," kata Mahfud Md di kompleks Istana, Kamis (30/10/2019).

Baca juga :

Sementara kedua, Mahfud menyinggung soal peningkatan performa aparat penegak hukum, yakni Kejagung dan Polri. Menurutnya, dua institusi itu akan kembali tingkat profesionalitas dan kedisiplinannya.

"Tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu, beberapa perkara. Mungkin ini sederhana tapi penting untuk penegakan hukum ke depannya," tegas Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung soal program deradilakalisasi dalam ratas tersebut. Menko PMK Muhadjir Effendy menurut Mahfud berperan dalam keahanan ideologis. Sementara Mahfud di bidang Polhukam terkait situasi keamanan.

"Kita bersepakat bahwa kita bicara radikalisme bukan menuju kelompok agama tertentu. Radikalisme ya radikalisme suatu kelompok atau paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan dan kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak berpikiran bernegara seperti ini, berkonstitusi seperti ini salah," jelasnya.

Mahfud juga memaparkan terkait rencana revisi UU Pemilu yang akan masuk Prolegnas. Dia menargetkan revisi UU Pemilu masuk Proelgnas pada 2020 mendatang.

"Sehingga (tahun) 2022 paling nggak semua bisa selesai. Dalam 2023, dua tahun sebelum pemilu bisa selesai. Aturan mainnya," sambung Mahfud Md.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA