Thursday, 22 Oct 2020
Temukan Kami di :
Nasional

MUI Minta Menag Tak Bikin Gaduh Soal Kaji Pelarangan Cadar

Lukman Salasi - 31/10/2019 15:41

BeritaCenter.COM - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Menteri Agama Fachrul Razi tak membuat gaduh dengan rencananya mengkaji larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan.

"Pemerintah tidak boleh membuat kegaduhan. Untuk itu, kedepankanlah dialog dan musyawarah," kata Anwar Abbas, Kamis (31/10/2019).

Anwar Abbas berharap pengkajian itu perlu melibatkan pihak yang kompeten dalam hal agama karena sensitif.

"Saya setuju-setuju saja kalau Kemenag untuk mengkaji. Tetapi di dalam mengkaji tersebut kalau menyangkut masalah agama dan keyakinan maka libatkan dan ajaklah para ulama dan ormas-ormas keagamaan untuk mengkajinya," ujarnya.

Anwar menegaskan bila seorang warga negara meyakini bahwa cadar itu bagian dari perintah agamanya, maka negara harus melindungi warga negara itu tanpa terkecuali. Soal keamanan yang menjadi kekhawatiran, pemerintah perlu menerapkan teknologi.

"Dan kalau ada masalah yang dihadapi menyangkut masalah keamanan maka pemerintah jangan karena ingin menjaga masalah keamanan lalu melanggar Pancasila dan UUD 1945. Menurut saya hal itu bisa diatasi dengan penggunaan teknologi. Pemerintah belilah teknologi untuk itu," kata dia.

Soal hukum cadar atau nikab itu sendiri, Anwar menjelaskan ada keragaman pendapat di antara ulama. Namun yang jelas, penafsiran yang satu tak boleh memaksakan penafsiran yang lain.

"Ulama berbeda pendapat. Namun negara harus menghormati dan jangan memaksakan penafsiran," tandasnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Namun Fachrul mewacanakan akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Pertimbangannya adalah alasan keamanan, belajar dari insiden penusukan Menko Polhukam terdahulu, Wiranto, yang salah satu pihak penyerangnya memakai cadar.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA