Thursday, 22 Oct 2020
Temukan Kami di :
News

Muhammadiyah: Larangan Cadar Tak Melanggar Syariat Islam

Anas Baidowi - 31/10/2019 13:43

Beritacenter.COM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti memdukung kajian Menteri Agama (Menag) terkait larangn bercadar di instansi pemerintah. Muhammadiyah melihat larangan tersebut tidak melanggar syariat Islam.

"Pelarangan itu tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM," Kata Mukti, Kamis (31/10).

Menurutnya, kajian pelarangan cadar di instansi pemerintah merupakah usaha pembinaan pegawai dengan tujuan, membangun relasi sosial yang lebih baik. Ada dua hal yang menurut Muhammadiyah perlu dilihat terkait kebijakan pelarangan tersebut.

Pertama, katanya, alasan kode etik kepegawaian. Jika dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai.

Kepatuhan kepada kode etik merupakan bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi pemerintah. Namun kepatuhan kode etik berbusana ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang bercadar saja, melainkan juga kepada mereka yang berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan budaya Indonesia.

Yang kedua yang perlu dilihat terkait rencana pelarangan cadar adalah soal syariat Islam. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat soal kewajiban cadar sebagai busana penutup aurat. Sebagian besar ulama berpendapat bercadar bukan hal wajib. Perempuan boleh menampakkan wajah dan telapak tangan.

“Muhammaidyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib,” kata Mu’ti.

Dia menjelaskan, istilah yang dikenal di Alquran adalah ‘jilbab’ atau dalam bentuk jamaknya adalah ‘jalabib’. Istilah niqab tidak disebutkan dalam Alquran, namun ada dalam tradisi masyarakat Arab. Niqab kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai cadar.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA