Wednesday, 27 May 2020
Temukan Kami di :
News

KontraS Kecam Keras Keputusan Angkat Prabowo Jadi Menhan

Aisyah Isyana - 24/10/2019 17:13

Beritacenteer.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyatakan keceman mereka terhadap pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. KontraS beralasan jika Prabowo merupakan terduga kasus pelanggaran HAM.

"Kita coba untuk mengecam keras keputusan Bapak Jokowi untuk mengangkat terduga pelanggaran HAM yang sebelumnya di dua kesempatan pemilu adalah lawan atau kompetitor terberat dalam pemilihan presiden. Tapi di pengujung waktu, malah Bapak Jokowi mengangkat Bapak Prabowo (sebagai Menhan)," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya, di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga :

Prihal pengangkatan Prabowo menjadi Menhan, Dimas menduga adanya permaianan politik transaksional. Dia menilai, masuknya Prabowo dalam kabinet Indonesia Maju akan menjadi penghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM.

"Pengangkatan Pak Prabowo kita sempat sama-sama tahu bahwa urusannya bukan hanya soal politik substansi semata, tapi ada permainan politik transaksional yang akhirnya menyebabkan Pak Jokowi menembus batas dengan mengangkat lawan di dua pemilu sebelumnya dan dia menggunakan bahasa ini di setiap kampanye ketika berkontestasi dengan Prabowo, yaitu terduga pelanggar HAM, untuk masuk dalam jajaran kabinet. Itu menciptakan distorsi politik yang, menurut kami, bisa mengancam masa depan penuntasan pelanggaran HAM menjadi lebih terjal lagi," ujar Dimas.

Dalam hal ini, Dimas menyebut pemerintahan Jokowi tak pernah belajar terkait mengangkat terduga pelanggar HAM sebagai pejabat publik. Dia menyinggung saat Jokowi mengangkat Wiranto menjadi Menko Polhukam.

"Bahwasanya rezim Pak Jokowi yang mana sudah kedua kalinya itu seolah tidak pernah belajar dengan mengangkat terduga pelanggaran HAM sebagai pejabat publik. Contohnya paling gamblang adalah pengangkatan Pak Wiranto tahun 2016 sebagai Menko Polhukam, yang jelas-jelas menghambat penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan malah menambah masalah baru dengan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berkeadilan," ujar Dimas.

Dimas menyebut pengangkatan terduga pelanggaran HAM sebagai pejabat, secara tak langsung menunjukkan jika Jokowi memberi perlindungan kepada terduga pelanggar HAM agar tak diproses hukum.

"Dengan pengangkatan Pak Prabowo, secara tidak langsung Pak Jokowi juga memberikan perlindungan kepada terduga pelanggaran HAM agar tidak bisa diproses secara hukum. Ini menjadi catatan yang regresif atau seolah-olah mundur untuk penyelesaian kasus pelanggaran ham berat masa lalu," ujar Dimas.

Berdasarkan catatan KontraS, Prabowo disebut memiliki catatan kelam saat menjabat Danjen Kopassus pada 1998. Prabowo disebut-sebut turut bertanggung jawab atas kasus penghilangan paksa 23 aktivis prodemokrasi, dengan memberikan perintah Tim Mawar untuk melakukan penghilangan orang secara paksa.

Sementara itu, Gerindra sendiri mengaku capek dengan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM ke Prabowo yang tak terbukti secara hukum. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman meminta masyarakat tak terngaruh dengan berbagai tuduhan miring terhadap Prabowo.

"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum," kata Habiburokhman, Jumat (18/10/2019).




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA