Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Membongkar Strategi Jaringan SS Dalam Menguasai KPK Untuk Kepentingan Politik

Anas Baidowi - 07/10/2019 16:00

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said (SS) dikenal sebagai tokoh antikorupsi. Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah itu diganti oleh Archandra Tahar pada reshuffle kabinet kedua. SS pernah mengikuti Pilgub Jateng pada tahun 2018 berpasangan dengan Ida Fauziyah yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Namun perjuangannya gagal dan akhirnya bergabung dengan kubu Capres Prabowo Subianto sebagai penasihat Tim Kampanye Nasional.

Kiprah Sudirman dibidang pemberantasan korupsi bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya memiliki agenda untuk menguasai lembaga anti rasuah (KPK) dengan menempatkan orang kepercayaannya di pos-pos strategis.

Lantas bagaimana strategi Sudirman Said dalam membangun jaringan untuk menguasai KPK.

Pada tahun 1998 Sudirman Said mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). sudirman bersama MTI pada saat itu mendukung percepatan pemberantasankorupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah.

Di masa-masa awal tahun 1998, Sudirman memiliki jaringan MTI seperti; Ahmad Fikri Assegaf yang merupakan Anggota Badan Pengurus MTI. Dia Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Idonesia dan Pendiri HukumOnline.com (situs internet yang berorientasi pada penegakan supremasi hukum di Indonesia) Partner di LGS Law Firm. Ahmad menyelesaikan LLM di Cornell Law Scholl Amerika Serikat.

Amien Sunaryadi Penyusun Sistem Pemberantasan Korupsi Nasional BPKP. Amien memiliki pengalaman yang luas dalam studi-studi tentang anti korupsi. Amien menjabat sebagai Anggota Badan pelaksana MTI, Anggota Tim Pembentukan Komisi Anti Korupsi.

Bambang Harymurti Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan TEMPO. Lebih dari 15 tahun ia berkecimpung dalam bidang jurnalistik.

Chandra Hamzah Anggota Badan Pelaksana MTI. Dia seorang Lawyer pada LGS Law Firm dan mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia yang pertama.

Erry Riyana Hardjapamekas Sekretaris Jenderal MTI. Direktur Utama PT Timah Tbk. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta. Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hamid Chalid menyelesaikan LLM di Melbourne University Australia, aktif diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Anggota Badan Pelaksana MTI. Mewakili MTI di Tim Gabungan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Pemekaran Jaringan MTI Untuk Mendukung Langkah Sudirman Said Dalam Menguasai KPK

Ahmad Fikri Assegaf
Salah satu pendiri MTI, dalam jaringan Sudirman Said yang bergerak untuk mengkoordinir Akademisi Hukum UI. Saat ini posisi terpentingnya adalah Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI. Dia juga ipar dari Najwa Shihab dan Koridor informasi dan pergerakan mahasiswa, Serta jaringan alumni UI dalam persoalan KPK.

Amien Sunaryadi
Pendiri MTI, ditempatkan Sudirman Said sebagai Ketua SKK Migas, dan jadi salah satu jaringan SS Dalam skema Minyak Nasional. Ditugaskan melaporkan semua persoalan energi juga memberi info dalam lingkup Pertamina, serta menjadi Salah satu informan kepada SS terhadap gerakan Jonan dalam Kementerian ESDM. Amien disiapkan, bila Pertamina dikuasai lagi oleh jaringan SS dan Ari Soemarno, untuk mendapatkan posisi Direktur ISC (Jaringan Agen Perdagangan Pengganti Petral di dalam tubuh Pertamina)

Bambang Harimurty
Bambang Harimurty merupakan tokoh sentral dari Pergerakan media yang membela KPK dan juga kepentingan politik Sudirman Said. Jaringannya Kepada wartawan dan tim investigasi. Ia juga yang menugaskan dari subordinat wartawan Wartawannya untuk membocorkan surat surat KPK Sprindik banyak bocor di tangan jaringan Bambang Harimurty dan dimuat di majalah TEMPO. Termasuk Kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan ke DPR.

Ia bersama SS sekarang berada dalam satu gerakan pemenangan SS di Jawa Tengah, juga menjadi tim Senyap di KPK dalam urusan media. Dia juga mendirikan MTI bersama Sudirman Said pada tahun 1998.

Chandra Hamzah
Chandra Hamzah pernah menjadi Komisioner KPK, ia adalah sahabat Sudirman Said sejak masa MTI, tugasnya. Dalam operasi Sudirman Said adalah Menggalang dukungan simpatisan KPK Baik di kampus UI maupun jaringan kelas menengah Indonesia. Namanya yang harum sejak kasus BibitChandra, membuat ia menjadi kepercayaan Publik, saat ini ia juga bergabung dengan tim transisi Sudirman Said, dan jadi tokoh utama dalam penggalangan operasi operasi politik Sudirman Said yang berkaitan dengan gerak internal KPK.

Erry Riyana Hardjapamekas
Erry Riyana adalah titik terpenting semua jalur Sudirman Said, dari jalur politik, jalur KPK dan jalur bisnis. Dia menjadi operator politik kelompok SS. Dia mengembangkan banyak proyek, konsultan untuk kepentingan SS. Ia memiliki jaringan ke KPK lewat Wadah Pegawai KPK. Erry, adalah pertaruhan opini publik bagi SS.

Hamid Chalid
Seorang pakar hukum tata negara UI jaringan SS di kelompok ATS. Dia masuk kedalam tim senyap Anies Baswedan dan memihak pada Anies . Hamid kerap mengeluarkan pendapat di massa pilkada 2017 dengan menyudutkan Ahok. Hamid merupakan senjata SS diranah hukum tata negara termasuk dalam konseptor menggagalkan legalitas pansus DPR RI terhadap KPK.

Jaringan MTI
Sudah jelas bila ditelusuri secara mendalam maka jaringan MTI, adalah jaringan inti yang mempengaruhi KPK dan juga operator bagi Sudirman Said. Jaringan ini mengkamuflase dirinya sebagai kelompok bersih tapi nyatanya adalah sekelompok yang mengejar jabatan. Mereka menggunakan KPK sebagai Marketplace Politics.

Sudirman Said di Politik Bisnis Minyak Indonesia
Tujuan utama dalam menguasai KPK adalah untuk menguasai jaringan perdagangan minyak di Indonesia. Ditempatkannya banyak pegawai pegawai KPK yang terafiliasi dengan ATS dalam soal perdagangan minyak.

ISC dalam tubuh Pertamina adalah unit anak usaha yang akan jadi alat dalam perdagangan minyak menggantikan posisi Petral melalui perusahaan broker bernama Concord dibawah Ari Soemarno.

Jaringan tokoh tokoh MTI dijadikan alat politik untuk menguasai Indonesia pada tahun 2019.

Bocornya surat Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait kekhawatiran terhadap keadaan PT PLN Persero merupakan kebutuhan internal.

Kemenkeu menganggap hal tersebut tindakan melanggar peraturan dan disiplin administrasi negara dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Ada indikasi permainan Sudirman Said.

Cara Sudirman Said Menguasai KPK

Sudirman Said menggunakan jaringan Pramadina, dan menempatkan Novel Baswedan sebagai tim khusus jaringan MTI di KPK.

Penyidik KPK Novel Baswedan merupakan komandan paling dipatuhi di wadah pegawai KPK yang menjadi tangan utama SS di lembaga antirasuah, bila terdapat bukti yang kuat hubungan antara SS dan KPK maka cukuplah untuk merestrukturisasi KPK dari atasa hingga bawah.

Sudirman Said dan Bambang Widjojanto
Hubungan Bambang dan SS sangat penting dalam infiltrasi ke KPK sekaligus membaca gerakan politik praktisnya. Hubungan ini adalah pintu paling kuat membongkar permainan SS dalam internal KPK dimana Bambang sebagai eks Komisioner yang memiliki pengaruh kuat di dalam wadah pegawai KPK dan memasukkan kepentingan-kepentingan politik SS.

Pembongkarang Jaringan
Menguasai KPK untuk kepentingan politik adalah sebuah kejahatan serius, bukti-bukti sudah cukup kuat keterlibatan kepentingan politik Sudirman Said ke dalam internal tubuh KPK, bisa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Densus Anti Korupsi.

Yang terjadi saat gerakan Bachtiar di KPK. Tempo, kumparan, dan Tirto sebagai operator gerakan media.

Jika kita lihat kasus Papa Minta Saham, publik harus tahu data rekaman ini adalah milik KPK yang diserahkan pada Sudirman Said dalam operasi pendongkelan Setya Novanto dan menghantam Luhut dan ini adalah permainan tabu KPK.

Operasi pembeberan Sudirman Said atas rekaman ini bukanlah operasi politik suci membantai koruptor tapi sebuah operasi politik murni perebutan kekuasaan, dan Sudirman Said menggunakan data rekaman KPK untuk tujuan-tujuan perebutan kekuasaan.

Banyak yang mengira data rekaman itu milik Maroef, padahal data rekaman yang dibeberkan ke publik adalah data sadapan gelap oknum KPK yang tujuannya hanya satu: "Penyingkiran Novanto dan melabur hitam nama Luhut Binsar Panjaitan" dalam pertarungan di ring satu Istana dan konflik internal Golkar. Kemudian, rekaman gelap itu dijadikan bisnis oleh salah satu media.

Bila kemudian Sudirman terbukti menggunakan data rekaman KPK itu untuk tujuan-tujuan politik maka disinilah KPK sudah diceburkan Sudirman Said pada lembah kelam sejarah.

 

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA