Tuesday, 10 Dec 2019
Temukan Kami di :
Nasional

HTI dan Politikus Kotor Dalang di Balik Demo Mahasiswa

Lukman Salasi - 01/10/2019 17:33

BeritaCenter.COM – Gerakan Mahasiswa dari berbagai kampus yang melakukan demonstrasi di DPR 23-24 September 2019 disebut tidak murni karena terbukti ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.

Gerakan mahasiswa tersebut diduga sama saja dengan demo pendukung khilafah, Sabtu (28/9/2019). Keduanya dianggap memiliki benang merah yang sama.

“Di belakangnya sama. Pemainnya ya itu-itu saja. Muncul Permadi, Politisi Gerindra. Ada juga si Khattath dan Soenarko. Lalu 212 Mujahid yang gagal total,” beber Ninoy N Karundeng, Selasa (1/10/2019).

Menurut Ninoy, warna kepentingan politik yang menunggangi demo-demo mahasiswa menjadi semakin jelas. Dia membuktikan saat BEM menolak undangan Presiden Jokowi.

“Ketika Jokowi mengundang mahasiswa/BEM. Dengan pongahnya BEM menolak. Tidak tahu diri. Undangan kepala negara dianggap sebagai ajang PR. Mental buruk mahasiswa di sini muncul. Merasa di atas angin, para mahasiswa itu memberikan syarat-syarat untuk bertemu Presiden Jokowi. Aneh,” ujarnya.

“Terlepas dari kesalahan Istana ingin mengundang ke Istana para BEM/mahasiswa yang lagi naik daun pekan lalu – (sekarang gerakan BEM/mahasiswa ini sudah mati. Karena ditunggangi – meski gagal total yang menunggangi. Mahasiswa yang otaknya normal sudah ogah ikut demo lagi.),” sebut dia.

Seharusnya, kata Ninoy, mahasiswa sadar bahwa salah satu ciri demokrasi dan gerakan mahasiswa adalah mementingkan dialog. Demo dilakukan ketika ruang dan kesempatan untuk berdiskusi hilang. Mampat.

Dinoy juga mengungkap laporan pertemuan di beberapa universitas swasta dan negeri di Jakarta dan Jabodetabek, serta Jogja dan Bandung, menyimpulkan beberapa hal.

“Sebagian para anggota mahasiswa mengambil jalur sesuai dengan keyakinan politik. Keyakinan politik ini paralel dengan ideologi mereka. Jika mereka terpapar gerakan khilafah, radikal, pengaruh orang tua, maka gambarannya menjadi mirip. Meski mereka membungkus dengan rapi. Kasus briefing mahasiswa/BEM di KPK itu salah satu wujud ideologi politik mereka. Warna mereka,” ungkapnya.

“Kalaulah mahasiswa itu steril dari dunia ideologi khilafah, radikal, maka mereka akan menolak tegas kebenaran disusupi kejahatan – atas nama agama atau pun kepentingan politik. Ini muncul dalam video ketika seorang mahasiswa menolak keras komporan politisi Gerindra yang meneriakkan demo-demo untuk menjungkalkan Jokowi,” sebutnya lagi.

Ninoy juga mengungkap adanya kebingungan dan perpecahan internal dua hari jelang demo soal khilafah. Sebab penyokong dana utama mereka tak turunkan logistik.

“Bingung menentukan judul demo Tauhid atau 212. Tauhid jika dibawa akan meruntuhkan gerakan khilafah. Titik kompromi diambil. 212 yang udah tak laku dikorbankan,” lanjutnya.

“Karena dua bohir utama rezim lama tidak turunkan logistik. Cendana pun konsentrasi membiayai gerakan lain yang lebih panas,” sebutnya.

Fakta berikutnya, kata Ninoy, bangkrutnya 212 pada acara Sabtu (28/9/2019) hanya diikuti oleh anak-anak kecil, gelandangan dari Bekasi, Depok, Tangerang, Sukabumi, Jakarta Utara. Plus ibu-ibu khilafah berbaju daster hitam bertutup kain celemek di muka mereka.

“Walau dengan bangganya mereka memunculkan para mahasiswa di poster yang menjadi inisiasi lanjutan – dari skenario besar untuk membuat gerakan seperti 212. Mahasiswa dan pelajar akan diajak untuk membuat skenario besar. Demo. Kerusuhan. Jokowi turun. Persis seperti kata Permadi. Edan,” tegas dia.

“Maka, dengan munculnya gerakan mahasiswa 23-24 September 2019, begitu banyak yang tampak di permukaan. Para penjahat dan begundal kelihatan di depan mata,” lanjutnya.

Ninoy berharap setelah 20 Oktober 2019 Jokowi memilih para pembantunya yang diharapkan bisa membersihkan NKRI dari Khilafah – yang selalu menunggangi agama sebagai kedok kejahatan mereka. Dengan membuat peraturan yang jelas. Agar penyebar khilafah perorangan bisa diperlakukan sejajar dengan PKI.

“Sesungguhnya para mahasiswa tidak buta. Yang buta adalah para penumpang gelap seperti HTI dan khilafah, plus politikus begundal penjual negara,” pungkasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA