Thursday, 29 Oct 2020
Temukan Kami di :
Nasional

DPRD Papua dan Papua Barat Sampaikan 8 Tuntutan Masyarakat Papua ke Pemerintah

Lukman Salasi - 24/09/2019 17:36

BeritaCenter.COM - Jajaran DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan sejumlah tuntutan ke pemerintah. Tuntutan yang jadi aspirasi masyarakat Papua ada 8 poin.

"Intinya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke pemerintah. Kami sebagai representasi rakyat di tanah Papua. Kami juga pingin situasi Papua itu aman, damai, supaya masyarakat terlayani dengan baik.Semua ini kan butuh komunikasi. Kalau kita semua duduk bersama, saling menerima, ini semua bisa selesai," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Aula, Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Untuk rincian lengkap 8 tuntutan tersebut sebagai berikut:

1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.

2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus Papua.

3. Menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.

4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

5. Meminta kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

6. Mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.

7. Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/wali kota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat




Berita Lainnya

PBB Juga Kecam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad

29/10/2020 12:38 - Lukman Salasi

Sejarah : Orang Yang Mengusulkan Nama Gelora Bung Karno

29/10/2020 09:50 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA