Tuesday, 22 Oct 2019
Temukan Kami di :
Politik

Di Masa Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Susi Pudjiastuti Harap Pemberantasan Illegal Fishing Jadi Prioritas

Perlu diketahui jika Satgas 115 merupakan satuan tugas pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Susi juga menyebutkan jika banyak kerja keras yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan posisi Satgas 115 dalam melakukan pemberantasan illegal fishing.

Sari Intan Putri - 20/09/2019 10:17

Beritacenter.COM - Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan berharap jika upaya pemberantasan illegal, unreporter, and unregulated fishing (IUU Fishing) tetap menjadi prioritas kerja pada masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Susi dalam Penutupan Rakornas Satgas 115 di Jakarta, Kamis (19/09/2019).

"Ini adalah Rakornas terakhir untuk periode pemerintahan saat ini. Saya berharap ini bukan Rakornas terakhir dan akan tetap berlanjut hingga pemerintahan selanjutnya," kata Susi.

Perlu diketahui jika Satgas 115 merupakan satuan tugas pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Susi juga menyebutkan jika banyak kerja keras yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan posisi Satgas 115 dalam melakukan pemberantasan illegal fishing.

Susi juga menyatakan jika begitu banyak lobi-lobi yang dilakukan para mafia perikanan untuk bisa kembali menangkap ikan secara eksploitatif.

Namun, kata Susi, berbagai tantangan itu dapat dilalui dengan menyamakan visi dari berbagai instansi yang tergabung dalam Satgas 115. Seperti TNI AL, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, hingga Polair.

"Kita telah berhasil menyatukan visi dan aksi dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. KKP, TNI AL, Polair, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan dibantu oleh semua civil society yang peduli dengan kedaulatan peneglolaan sumber daya kelautan," ujar Susi.

Susi berharap kontribusi posifif Satgas 115 nantinya dapat memberikan dampak pada peningkatan ekspor perikanan yang terus menerus meningkat. Tentu, tanpa harus bergantung pada armada-armada kapal perikanan asing yang kini telah dilarang oleh pemerintah. "Buktikan Indonesia dapat membangun armada-armada baru," kata dia menambahkan.

Ia memaparkan, sejauh ini pajak sektor perikanan naik dari Rp 800 miliar di tahun 2014 menjadi Rp 1,6 triliun di tahun 2018. PNBP sektor perikanan juga naik dari Rp 300 miliar pada 2014 menjadi Rp 1 triliun pada tahun 2018. Neraca perdagangan perikanan Indonesia pun sempat menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara pada tahun 2015-2016.




Berita Lainnya

Gibran Akan Maju Pilwakot Solo 2020 Melalui PDIP

21/10/2019 08:30 - Sari Intan Putri
Kemukakan Pendapat


BOLA