Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
Opini

Ada Apa Sebenarnya Dengan KPK?

Indah Pratiwi Budi - 19/09/2019 20:09

FOKUS : KPK

Apa jadinya jika kejahatan korupsi antara kepentingan Kelompok Oligarkhi bersinergi dengan kepentingan Kelompok Ideologi? Tiga tahun lalu pada bulan Maret 2016, saya pernah diundang oleh Komisioner KPK Irjen Pol Basaria Panjaitan dalam sebuah forum diskusi tertutup. Forum yang mengundang pegiat Anti Korupsi dari berbagai elemen itu, diantaranya membahas salah satu modus korupsi yang nyaris sempurna. Yaitu pembobolan uang negara melalui modus kredit fiktif. Sebuah modus korupsi melalui perbankan yang jauh lebih canggih daripada modus Bank Century. Bedanya, disini sasarannya adalah bank sehat (Plat Merah), bukan bank sakit seperti Century. Dana disuntik dari bawah melalui Kredit Program, bukan Bail Out dari atas. Pencucian Uangnya diduga melalui IPO, dan Lembaga Penjamin dibentuk melaui BUMD yang dinamakan Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah). Intinya, sistem dibangun nyaris sempurna tanpa mengotori tangan pelakunya. Sehingga susah diendus!

Ngerinya lagi dalam modus ini, negara diduga "terlibat". Sistem pengawasan perbankan bisa dikatakan "kosong" dalam waktu interval satu tahun. OJK yang seharusnya sudah bisa bekerja efektif per 31 Desember 2012, justru baru bisa menjalankan tugasnya secara penuh setahun kemudian atau per 31 Desember 2013. Dengan begitu, kelompok oligarkhi begitu leluasa mengeruk uang negara. Dengan nilai yang sangat fantastis mencapai trilliunan rupiah. Saat itu, ada dua propinsi yang menjadi sorotan KPK. Yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Bahkan Abraham Samad selaku Komisioner KPK saat itu, sempat menyatakan bahwa Koruptor Kakap ada di Jawa Timur. Namun akhirnya ia harus tumbang oleh skenario Cicak vs Buaya.

Sementara di Jawa Barat, KPK juga bergerak. Bahkan sempat mengendus keterlibatan Gubernur Aher. Tapi apa lacur, sejak kejadian Cicak vs Buaya, pengusutan kasus korupsi dengan modus kredit fiktif di dua propinsi terbesar itu seperti tersapu angin. Dan tiba-tiba saja, komisioner pengganti seolah membawa angin segar akan membuka kasus tersebut. Termasuk melakukan diskusi dan kajian untuk mengurai dan membuka kotak pandora ATM Politik bermodus kredit fiktif di era pemerintahan SBY itu. Dihadapan para peserta diskusi, KPK berkomitmen akan membayar "hutang" kasus kakap tersebut.

Setahun setelah kajian dan diskusi itu, tepatnya 11 April 2017, tiba-tiba kita dikejutkan kejadian penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan (NB). Kejadian yang hanya selang beberapa jam setelah KPK mengeluarkan Surat Cekal terhadap Setya Novanto (SN) yang terbelit kasus eKTP. Disitulah kejanggalannya! Menurut analisa saya, apa yang menimpa NB seharusnya tidak terjadi secepat itu jika memang dilatar belakangi terbitnya Surat Pencekalan. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk menyiapkan pelaku, alat dan observasi lokasi eksekusi. Namun, masyarakat terlanjur menyoroti SN dan surat cekalnya. Saya justru berpikir, jangan-jangan ada penumpang gelap yang hanya menunggu momentum ini. Artinya, SN hanya sebagai pengalih perhatian sekaligus menjadi "tertuduh". Padahal bisa jadi, NB juga sedang mengusut kasus lebih besar yang bisa mengusik kepentingan sebuah oligarkhi. Dan skenario intelijen tingkat tinggi dimainkan oleh mereka dengan umpan SN. Sebagaimana KPK pernah terseret skenario Cicak vs Buaya saat akan mengusut kasus ini.

Setelah kejadian penganiayaan itu, saya menaruh harapan sekaligus simpati setinggi-tingginya terhadap KPK dan khususnya pada Novel Baswedan. Berharap saat sudah pulih, ia semakin kencang membuka kasus yang sedang ditangani dan bisa jadi juga melatarbelakangi penyerangan tersebut. Namun janggalnya, seantero Republik ini fokus pada upaya pengungkapan pelaku penyiramanan. Bahkan ujung-ujungnya malah terbentuk narasi bahwa Jokowi berhutang mata pada Novel Baswedan. Padahal menurut saya, jika kita lebih mendorong pada kasus besar yang sedang ditangani NB, secara otomatis juga mendorong terungkapnya (dalang) kasus penyerangan itu. Inilah yang menurut saya cukup janggal. Bahkan tema "Hutang Mata" termasuk salah satu gorengan menjelang Pilpres 2019. Mirip dengan narasi "Koruptor Berhutang Budi Pada Jokowi" saat ini.

Kejanggalan mandegnya pengusutan ATM Politik di Jawa Barat juga semakin kentara sejak Kepolisian justru lebih aktif bergerak. Bahkan tak lama setelah dilantik, Pj Gubernur Jabar Komjen Pol Iriawan sempat menggeledah rumah dinas Wagub Jabar yang diduga terkait kasus yang membidik Aher. Kini kasus itu sudah ditangani Polri dan Aher juga telah dipanggil untuk diperiksa pada Maret 2019 lalu.

Kini saat isu Talibanisasi KPK vs Pelemahan KPK muncul, beberapa pertanyaan mengganjal dalam benak saya. Jika Talibanisasi benar adanya, bukankah tiga diantara lima Komisioner KPK adalah Non Muslim? Apa bisa? Jika isu itu benar, apakah berarti pengaruh Wadah Pegawai lebih dominan dari Komisioner dalam tubuh KPK?

Dan jika terpilihnya Ketua Komisioner yang baru dari Polri aktif dianggap sebagai pelemahan KPK, bukankah Polri akhir-akhir ini tidak kalah garang dengan mengungkap Kasus Korupsi Besar yang sempat mangkrak ketika ditangani KPK? Apalagi kasus itu menjerat Aher sebagai jajaran elit PKS yang ideologinya identik dengan Talibanisasi.

Yang terakhir, apakah perlunya pengawasan terhadap internal KPK akan memperlemah atau justru memperkuat KPK? Contohnya seperti kasus dugaan korupsi Aher yang sempat terkatung-katung di tangan KPK bisa dikatakan indikasi "lemah"nya KPK. Apakah justru itu pelemahan yang sesungguhnya? Karena jika kasus serupa di Jawa Timur diungkap, dampaknya akan mengusik Kelompok Oligarkhi. Sementara di Jawa Barat mengarah pada kepentingan Kelompok Ideologi.

Jadi, jangan sampai ada dusta di antara kita. Karena saya yakin antara Pemerintah dan KPK sudah sama-sama tahu simpulnya. Dan saya sebagai masyarakat biasa mengambil sikap "wait and see" sambil terus memantau di mana PKS berpihak. Simpel 'kan?

*FAZ*

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan




Berita Lainnya

Yang Teriak-Teriak Kapir Ternyata Kapir

15/10/2019 12:13 - Indah Pratiwi Budi

Istri Nyinyir Suami Nyonyor

14/10/2019 11:52 - Indah Pratiwi Budi

Mengapa Istri Prajurit Harus Jaga Ibu Jari?

12/10/2019 11:10 - Indah Pratiwi Budi

Mengapa Wiranto Jadi Target Teroris?

12/10/2019 07:10 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA