Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Benarkah KPK "Main Mata" Dengan Anies Baswedan Dalam Kasus Korupsi ?

Indah Pratiwi Budi - 19/09/2019 14:57

FOKUS : KPK

Beritacenter.COM - Masih banyak pertanyaan bagaimana kinerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini, pasalnya KPK dinilai malakukan tebang pilih dalam melakukan tugasnya.

Hal ini terlihat dalam kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015. Anies diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Mendikbud.

Laporan tersebut dibuat oleh Andar Mangatas Situmorang pada Kamis (9/3/2017) kemarin. Dia menduga Anies dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai Mendikbud dalam pameran tersebut, yang berlangsung selama 3 hari di Jerman.

“Iya saya melaporkan kemarin. Mantan Mendikbud Anies Baswedan melakukan korupsi sistematis selama 3 hari acara pameran buku di Jerman mulai 14-18 Oktober 2015 dengan biaya Rp 146 miliar,” ujar Andar dalam pesan kepada detikcom, Jumat (10/3).

Selain soal korupsi, dalam laporan ke KPK itu, Andar menuding Anies dengan sengaja menyusupkan pameran buku soal pemberantasan PKI. Hal itu dilakukan saat Kemendikbud tengah mempromosikan buku ‘Laskar Pelangi’ karya Andrea Hirata.

“Anies secara suka-suka merekrut budayawan Goenawan Mohamad sebagai ketua komite pelaksana dalam kegiatan tersebut. Kemendikbud diminta untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional, yakni pameran kebudayaan dan buku ‘Laskar Pelangi’ karya Andrea Hirata, namun justru disusupi pameran buku ‘Amba’ dan ‘Pulang’, yang kita tahu buku ini tidak populer membahas tentang pembasmian PKI 1965,” papar Andar.

Penyusupan buku tentang PKI itu, dinilai Andar, sebagai bentuk manipulasi. Apalagi paham PKI, menurutnya, sudah diberantas di Indonesia.

“Dengan disusupi pameran buku ‘Amba’ dan ‘Pulang’ sangat merugikan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahkan menimbulkan kekhawatiran paham komunis ingin kembali dibangkitkan di kancah internasional mengingat di Indonesia paham PKI sudah ditentang dan diberantas,” jelasnya.

Atas laporan tersebut, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan akan melakukan penelusuran untuk membuktikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Anies.

“Yang bisa kita informasi, memang benar ada pelaporan dan seperti semua laporan atau pengaduan yang masuk, akan kami telaah. Akan kita lihat apakah ada indikasi korupsi atau tidak,” kata Febri.

Tentu hal itu bertolak belakang jika pada 2018 Anies mendapatkan tiga penghargaan dari KPK sebagai bukti komitmen Pemprov DKI melawan korupsi. Seolah bersih dari kasus korupsi, Anies pada 2019 menggandeng KPK untuk melakukan penagihan pajak mobil mewah secara door to door. Sebuah tindakan yang konyol karena kewenangan tersebut seharusnya bukan di ranah KPK.

Jangan pernah lupa juga hubungan Anies Baswedan dan KPK yaitu pernah menjadi komite elit KPK pada tahun 2013 lalu bersama Bambang Widjojanto , Abdullah Hehamahua, dan Abdul Mukhtie Fajar untuk mengusut pembocor “draf” surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan hasilnya Ketua KPK saat itu Abraham Samad terkena sanksi. Hal tersebut membuktikan bahwa ada yang “salah” di dalam internal KPK sehingga sprindik internal KPK bocor ke publik.

Anies kini juga masih memiliki kedekatan dengan Pimpinan KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) yang pernah ditangkap oleh Kepolisian terkait kasus keterangan saksi palsu. Anies Baswedan mengangkat BW sebagai Ketua TGUPP yang lebih banyak gajinya daripada pekerjaannya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA