Tuesday, 22 Oct 2019
Temukan Kami di :
Politik

Sah Revisi UU KPK, Istana: Ini Sudah Final

Anas Baidowi - 17/09/2019 15:29

Beritacenter.COM - DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (17/9).

Langkah DPR mengesahkan revisi UU KPK dinilai sudah final, karena sudah melalui proses dan pertimbangan panjang, meski pada kenyataannya, kerja DPR kilat dalam merevisi UU KPK tersebut.

"Saya pikir ini sudah final ya, apa yang dihasilkan oleh DPR dalam sebuah proses panjang untuk melakukan revisi UU KPK. Jadi walau apa itu, kritik dan masukan dan seterusnya pada akhirnya revisi sekarang ini sudah selesai," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di kantornya, Selasa (17/9).

Ia pun meminta masyarakat ikut mengawal berjalannya undang-undang ini ke depan. Yang terpenting menurutnya, Presiden Jokowi tidak menurunkan komitmennya dalam mendukung KPK memberantas korupsi.

"Jangan ada pandangan-pandangan yang mikir, pak Jokowi sekarang berubah, tidak komitmen, tidak," kata Moeldoko.

Moeldoko pun mengingatkan bahwa UU KPK sendiri sudah berusia 17 tahun sejak pertama kali disahkan pada 2002 silam. Dalam berjalannya aturan ini, Moeldoko menyebut ada banyak masukan dari pemerintah, DPR, dan dari berbagai lapisan masyarakat. DPR pun menampung seluruh masukan tersebut dan menghasilkan revisi UU KPK seperti saat ini.

"Komitmen masih sangat kuat dimiliki presiden Jokowi. Buktinya apa, setelah RUU dilempar ke pemerintah berbagai perbaikan yang diinginkan, feedback dari pemerintah, pemerintah melakukan berbagai masukan. Kalau pemerintah tidak berkomitmen mungkin tidak banyak koreksi," jelas Moeldoko.

Sebelum disahkan, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporannya. Dalam laporannya, Supratman mengatakan berdasarkan pembicaraan di tingkat pertama tujuh fraksi menyepakati secara bulat revisi UU KPK tersebut.

Sementara dua fraksi yaitu PKS dan Gerindra juga sepakat dengan revisi UU KPK, hanya saja dengan sejumlah catatan. Sedangkan satu fraksi yaitu Partai Demokrat belum bersikap lantaran masih harus berkonsultasi terlebih dahulu.

Semalam, secara mengejutkan DPR menggelar rapat kerja badan legislasi dengan agenda pengambilan keputusan di tingkat pertama. Dalam rapat tersebut DPR dan pemerintah yang diwakili Menkumham Yassona H Laoly, dan Menpan RB Syafruddin sepakat untuk membawa RUU KPK ke paripurna yang digelar hari ini.

Fahri di awal sidang mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini dihadiri oleh 289 anggota. Namun berdasarkan pantauan Republika di ruang sidang, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota.




Berita Lainnya

Gibran Akan Maju Pilwakot Solo 2020 Melalui PDIP

21/10/2019 08:30 - Sari Intan Putri
Kemukakan Pendapat


BOLA