Wednesday, 23 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Hasto Sebut Karikatur Jokowi Siluet Pinokio di Media Massa Upaya Mendiskreditkan Presiden

Aisyah Isyana - 16/09/2019 11:20

Beritacenter.COM - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras cover media massa yang memuat karikatur Jokowi dengan siluet seperti pinokio. Tak terima, Hasto menyebut hal itu sebagai bentuk penghinaan dan mendiskreditkan Presiden.

"Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Bicara soal polemik KPK, Hasto yang sempat menahan diri menyebut ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi. Hasto menyebut cover media massa yang menampilkan karikatur Jokowi dengan siluet Pinokio sangat tidak sopan.

"Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," kata Hasto.

Hasto menilai, PDIP Perjuangan menilai tindakan Presiden Jokowi soal revisi UU KPK sudah sangat tepat. Terlebih, soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.

Menurutnya, pengesahan revisi UU KPK akan membuat pemberantasan korupsi semaki lebih progresif. Selain itu, pemberantasan korupsi juga akan disertai komitmen tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk melanggar hukum.

Melalui revisi UU KPK, jelas Hasto, proses penetapan tersangka kasus korupsi kedepannya tak akan secara tergesa-gesa. Selain itu, tak ada lagi penyadapan yang dilakukan tak sesuai dengan prosedur.

"Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas," katanya.

Hasto menilai, saat Presiden Jokowi mengambil keputusan, artinya berbagai pertimbangan matang telah didedikasikan. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai upaya membentuk proses pemberantasan korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum.

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak," pungkasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA