Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
Opini

Mulai 13 September 2019, Komisioner dan Pekerja KPK Haram Makan Gaji dari Negara

Begini.. bedakan antara Menteri dengan Komisioner KPK. Kalau menteri mereka tidak melamar kerja tapi diminta oleh Presiden. Kalau Komisioner dan Pekerja KPK, melamar kerja.

Sari Intan Putri - 16/09/2019 06:01

Beritacenter.COM - Mulai tanggal 13 September 2019, Komisioner dan seluruh pekerja di KPK sudah resmi mengundurkan diri. Maka terhitung dari hari itu, jika mereka masih gunakan fasilitas KPK, itu bisa masuk dalam kategori menggunakan barang yang bukan miliknya. Itu pidana..

Loh.. Komisioner KPK kan menyerahkan mandat bukan mengundurkan diri? Kok dibilang mengundurkan diri?

Begini.. bedakan antara Menteri dengan Komisioner KPK. Kalau menteri mereka tidak melamar kerja tapi diminta oleh Presiden. Kalau Komisioner dan Pekerja KPK, melamar kerja.

Jadi ketika ada menteri yang menyerahkan mandat, itu wajar karena dia tidak melamar kerja. Kalau Komisioner dan Pekerja KPK mereka melamar kerja. Tidak ada hak prerogatif Presiden memberikan mandat ke mereka seperti ke para Menteri. Jelas ya perbedaannya..

Para pekerja di KPK yang masih cinta bangsa ini dan masih ingin mencari nafkah di KPK, segera membuat surat pernyataan bahwa kalian cinta NKRI dan tidak pernah minta diwakilkan oleh Komisioner KPK dalam hal pengunduran diri. Jika tidak, kalian harus keluar juga dari KPK.

KPK bukan LSM dan para pekerja di KPK bukan aktivis. Mereka mencari nafkah di KPK. Memberi makan keluarga dengan cara bekerja di KPK. Kalau gak digaji, gak akan mungkin mereka mau bekerja di KPK. Jadi selama masih cari nafkah, jangan berlagak seperti aktivis..

KPK adalah pelaksana UU, bukan yang membuat UU. Jadi bukan domain komisioner dan pekerja KPK untuk ikut merecoki domain Presiden dan DPR. Kerjaan KPK saja berantakan, dana untuk membiayai KPK tidak sesuai dengan hasil kerjanya, malah mengurusi hal lain. Ini kan ngawur..

Apalagi ternyata Komisioner dan Pekerja KPK tidak tahu apa isi draft RUU KPK tapi sudah melakukan perlawanan. Tentu tidak salah kalau nanti sampai ada yang mengatakan KPK sudah terinfeksi virus kelompok radikal. Karena tanpa tahu masalah sudah menyerang secara negatif..

Bagaimana tidak? isinya tidak tahu, tapi menyerang dan menuding seolah-olah isinya merugikan KPK. Jadi mereka ini berunjuk rasa terhadap sesuatu yang tidak mereka tahu. Jelas.. ini tujuannya untuk menyudutkan pemerintah bukan untuk kepentingan KPK.

Apakah KPK terinfeksi kelompok radikal?

Saya tidak tahu, walaupun tidak salah jika ada yang menganggap begitu, karena sikap KPK yang tidak paham aturan dan menuding tanpa tahu masalah adalah sikap yang selaras dengan sikap kelompok radikal anti NKRI.

Yang pasti, per tanggal 13 September 2019 mereka semua sudah mengundurkan diri.

Karena komisioner dan pekerja KPK sudah mengundurkan diri, maka negara harus ambil alih dengan menunjuk pimpinan sementara di KPK dan membuka lowongan kerja di KPK. Yang lama tidak perlu diajak bicara karena mereka bukan Menteri. Mereka hanya para pencari nafkah..

NKRI adalah negara hukum, tidak bisa seenaknya membuat kegaduhan mengatasnamakan kebenaran tanpa ada landasan hukumnya. Komisioner dan Pekerja KPK membuat kegaduhan tanpa ada landasan hukumnya. Jelas hal itu tidak dapat dibenarkan di negara ini..

Kepada eks Komisioner dan eks Pekerja KPK, selamat menjalankan kehidupan baru diluar sana, kalau mau jadi politisi dan aktivis silahkan. Tapi kembalikan semua fasilitas negara, jangan sampai kalian menafkahi keluarga dengan cara haram.

by Teddy Gusnaidi on September 14, 2019 in Hukum.




Berita Lainnya

Runtuhnya Sila Kedua di Medsos

16/10/2019 13:24 - Indah Pratiwi Budi

Yang Teriak-Teriak Kapir Ternyata Kapir

15/10/2019 12:13 - Indah Pratiwi Budi

Istri Nyinyir Suami Nyonyor

14/10/2019 11:52 - Indah Pratiwi Budi

Mengapa Istri Prajurit Harus Jaga Ibu Jari?

12/10/2019 11:10 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA