Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Kompak Mundur, Agus Rahardjo dkk Dinilai Lemah, Mudah Didikte dan Lakukan Manuver Politik

Ternyata 5 pimpinan KPK sangat lemah, mudah menyerah tidak hanya pada kritik dari masyarakat tetapi mudah didikte oleh Wadah Pegawai KPK

Aisyah Isyana - 15/09/2019 09:25

Beritacenter.COM - Komisi III DPR RI telah memutuskan lima komisioner baru KPK periode 2019-2023. Sayangnya, penetapan itu ditanggapi dengan reaksi yang dinilai kekanak-kanakan dari pimpinan KPK saat ini yang memilih mundur dan menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Presiden Jokowi.

Petrus Selestinus dari Forum Lintas Hukum Indonesia menyebut sikap yang ditunjukkan pimpinan KPK saat sebagai kelemahan. Menurutya, pimpinan KPK saat ini menunjukkan jika Agus Rahardjo dkk terlalu mudah menyerah dengan kritikan, terutama terkait polemik revisi UU KPK.

“Ternyata 5 pimpinan KPK sangat lemah, mudah menyerah tidak hanya pada kritik dari masyarakat tetapi mudah didikte oleh Wadah Pegawai KPK,” ucap Petrus seperti dilansir tribunnews, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga :

Petrus menyebut mundurnya Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua Wakilnya, Saut Situmorang dan Laode M Syarif secara serentak dan kolektif itu jelas tidak prosedural. Sikap itu bahkan dinilai sebagai tindakan pemboikotan atau insurbordinasi lantaran penyampaiannya melalui media massa.

“Ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 32 UU no 30 tahun 2002 tentang KPK. Ini jelas memberikan pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” kata Petrus.

Setelah menyatakan mundur dan mengembalikan mandat kepada Presiden, Petrus menilai jika para pimpinan lembaga antirasuah itu berharap Jokowi tetap memberikan kepercayaan memimpin KPK hingga Desember 2019.

“Kepercayaan Presiden dan DPR ini seakan sedang dipermainkan oleh sikap pimpinan KPK. Karenanya harus ditindak tegas,” jelasnya.

Mandat kepemimpinan KPK yang dikembalikan kepada Presiden, membuat tanggung jawab pengelolaan KPK secara yuridis terhitung 13 September 2019 berada dalam keadaan vakum. Pasalnya, tak mungkin presiden melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

KPK sendiri saat ini masih memiliki dua organ yang masih eksis meski kerap bermasalah, yakni Organ Tim Penasehat dan Organ Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

“Presiden dan DPR harus menunjuk Plt pimpinan KPK atau segera melantik pimpinan KPK baru untuk segera bertugas,” tutup Petrus.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA